JAKARTA, WB – Politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira mengklaim kalau partainya akan memperkuat penegakan hak asasi manusia (HAM), jika nantinya sang bakal calon presiden (capres), Joko Widodo atau Jokowi terpilih sebagai presiden.
Alasan akan menguatkan HAM, kata Hugo, sebab PDI-P, merupakan korban dari pelanggaran HAM saat era orde baru.
“Kita akan kembali ke sejarah, PDIP itu kita tau korban pelanggaran HAM masa lalu. Jadi PDIP sebagai partai yang pernah merasakan betul penindasan hak politik baik secara organisasi maupun individu, tentu concern terhadap penguatan HAM,” kata Andreas dalam diskusi bertema “Visi dan Misi HAM Para Capres”, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2014).
Andreas menambahkan, Jokowi sebagai capres PDIP, pastinya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia baik secara politik, pluralis, ekonomi hingga sosial budaya.
“Kami akan concern dengan pluralitas sosial masyarakat karena kita ini dikenal sebagai bangsa yang toleran. Memang saat ini banyak titik lemah, ke depan yang jelas harus ada perhatian khusus terutama soal penegakan hukum,” tutur Andreas.
Sementara itu di tempat yang sama, wasekjend Partai Demokrat Ramadhan Pohan menimpali, Jokowi sebagai capres, seharusnya bisa lebih banyak berbicara mengenai visi dan misinya kepada publik saat ini. Sebab sejauh ini Pohan sendiri belum melihat Jokowi berbicara masalah visi dan misi.
“Jokowi banyak ketidakjelasannya, harusnyakan dia menjelaskan ke publik mau dibawa ke mana Indonesia dalam perspektif HAM, hubungan luar negeri dan perekonomian. Yang ada Jokowi malah lebih banyak komunikasi politik bertemu kyai,” kata Pohan.
Disisi lain Pohan juga mengkritik mantan walikota Solo itu yang tidak jeli terkait HAM. Salahsatunya adalah pemindahan paksa warga di kawasan Waduk Pluit, itu dalam kapasitas dia sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Kasus Waduk Pluit itu HAM juga, Jokowi harus jelaskan itu,” pungkas Pohan.[]
