JAKARTA, WB – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanya akan menguntungkan partai-partai besar pemenang pemilu legislatif.
Menurutnya, ide dibalik rencana itu adalah Partai Demokrat. Partai pemenang keempat pada Pileg 2014 disebut telah memaksakan kehendak kepada partai koalisi merah putih untuk mau mendukung Pilkada melalui DPRD.
Dengan begitu, kata Ray, sebenarnya ada empat Partai yang diuntungkan jika rencana itu berhasil. Mereka yakni Partai PDIP, Golkar, Gerindra dan Demokrat, karena, partai ini mempunyai jumlah kursi terbanyak di DPRD.
“Meskipun kita tahu PDI-P menolak wacana ini, PDI-P secara nyata diuntungkan dengan wacana ini karena mereka menguasai kursi DPRD di hampir 16 provinsi di Indonesia. Lalu, Golkar, Demokrat, dan Gerindra juga diuntungkan,” ujar Ray di Jakarta, Senin (8/9/2014).
Sementara pihak yang dirugikan justru, dari Partai PAN, PKS dan PPP. Pasalnya partai yang tergabung dalam barisan koalisi merah putih ini tidak memiliki basis masa yang mumpuni di DPRD. “Yang paling dirugikan jika pilkada dilakukan melalui DPRD adalah justru partai-partai yang mendukung itu, yakni PKS, PAN, PPP,” terangnya.
Jika diliat dari kekuatan politik di daerah. PAN hanya memiliki kekuatan DPRD di Sulawesi Tengah, sedangkan PKS disebutnya memiliki kondisi lebih malang, yakni hanya memiliki kekuatan di Maluku. Itu pun sebagai partai nomor dua di daerah itu.
“Artinya, kemungkinan PKS hanya bisa mengusulkan calon wakil kepala daerah di sana,” kata Ray.
Sementara itu, kondisi lebih parah dialami oleh PPP, partai berlambang kabah ini, disebut oleh Ray tidak memiliki kantong-kantong suara untuk bisa memenangkan Pilkada jika Pilkada dikembalikan ke DPRD.
Ray mengingatkan kembali kepada partai koalisi merah putih, terutama PAN dan PKS. Mereka bisa memiliki kader untuk duduk menjadi kepala daerah justru karena adanya pemilihan langsung. Seperti Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Mereka semua adalah kader PKS. Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya adalah kader PAN.
Ray meyakini partai Koalisi Merah Putih tidak melakukan kajian mendalam atas wacana mengembalikan pilkada kepada DPRD. Ray melihat perubahan sikap PPP, PKS, dan PAN hanya karena alasan pragmatis mematuhi arahan dari Koalisi Merah Putih.
“PAN, PKS, PPP adalah korban pertama dari RUU ini. Mereka akan susah memenangi pilkada. Otomatis susah untuk tumbuh jadi partai besar. Artinya, partai-partai besar itu-itu saja, PDI-P, Golkar, Demokrat,” jelasnya. []
