JAKARTA, WB – Pemerhati politik dari Lembaga Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengatakan, meski presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil memenangkan pemilu presiden (pilpres) 2014 namun dalam faktanya pemerintahan Jokowi-Kalla kerap dikalahkan oleh pihak oposisi.
“Pemerintah seperti mau ambil dukungan dari partai politik diluar kekuasaan. Dan salahsatu kekuasaan yang mau diambil adalah PPP,” papar Said di Hotel JS Luwansa, Kamis (11/12/2014).
Said menambahkan, untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintahan Jokowi-Kalla membutuhkan dukungan politik kuat.
Sayangnya, duet Jokowi-Kalla tidak mendapat dukungan politik penuh. Sebagai konsekuensi logis atas hal tersebut maka rezim kekuasaan mulai berburu dukungan partai politik diluar pemerintahan. Untuk memudahkan hal tersebut, rezim kekuasaan sengaja menyusup dan memecah belah partai politik.
“Kalau ada perpecahan hari ini pasti ada sentuhan dari kekuasaan,” kata Said.
Menurutnya, Rezim Jokowi-Kalla menarik dukungan politik lebih buruk dari cara-cara yang dilakukan Orde Baru. Dikatakan lebih buruk lantaran rezim kekuasaan langsung mendukung dan mengesahkan hasil Muktamar PPP Surabaya kubu Romahurmuziy. Pengesahan sendiri dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
“Mangkanya enggak kaget kalau Yasonna Laoly langsung sahkan hasil muktamar kubu Romi. Dan memang sudah sejak awal kesitu arahnya. Dan saya katakan hal tersebut jauh lebih kotor dari cara-cara yang dilakukan rezim Orde Baru,” sindir Said.
