JAKARTA, WB – Wacana pemekaran komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dicanangkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) seakan jadi simbol kekuatan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta tersebut untuk bisa sepenuhnya menguasai parlemen.
“Ini kan baru gagasan dari individu-individu, gagasaan itulah yang mau kita bahas,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (13/10/2014).
Fadli yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPR mendukung penuh wacana pemekaran komisi. Dia mengatakan, pemekaran tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi beban yang dinilainya terlalu berat dalam tiap komisi tertentu.
Ia beralasan, dengan adanya pemekaran tersebut para anggota DPR dapat fokus, efektif dan produktif dalam setiap menjalankan tugasnya, seperti legislasi, pengawasan dan budgeting.
“Ya kalau saya sih di satu-dua komisi perlu, seperti komisi yang mitra kerjanya banyak yaitu komisi I dan III,” tambah Fadli.
Sementara itu, menurut pengamat politik dari Universitas Airlanggar (Unair) Surabaya, Haryadi, mengatakan wacana pemekaran komisi harus menunggu struktur kabinet yang ditetapkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau struktur kabinet dirampingkan mestinya komisi juga dirampingkan bukan dimekarkan,” kata Haryadi.
Menurutnya, pengadaan komisi sebagai alat kelengkapan dewan harus menunggu kabinet, dan tidak bisa seenaknya langsung dilakukan sendiri. “Kalau dirancangkan dulu hanya bagi-bagi kekuasaan,” jelasnya.
Jika hal tersebut benar terjadi, maka bakal ada konsekuensi seperti penambahan struktur yang pastinya akan mengeluarkan biaya tak terduga. “Tugas dan fungsi betul-betul terlaksana, bukan hanya komisi yang diubah tapi tugas dan fungsi tidak jelas,” ujarnya.[]
