JAKARTA, WB – Presiden Jokowi berencana mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia melalui jalur maritim. Ini dilakukan untuk melakukan pemerataan ekonomi antar pulau dari Sabang sampai Maraoke.
Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Ikhsanuddin Noorsy menilai, ide Jokowi cukup bagus, karena memiliki kepedulian terhadap ketimpangan di beberapa wilayah di Indonesia khususnya dalam pembangunan ekonomi. Namun, hal itu harus diperbaiki industri di hulur sebelum sampai ke hilir.
“Kalau bicara kemaritiman mestinya kita lihat hulu kita seperti apa? Kalau hulu kita tidak siap maka harus disiapkan dengan baik hulunya,” ujar Noorsy, kepada Wartabuana, Jumat (24/10/2014)
Artinya kata Noorsy, Indonesia mesti harus menghidupkan kembali industri dari hulu sampai kehilir, untuk membangun basis ekonomi yang kuat. Ia mencontohkan kemajuan negara Amerika dan Cina dalam menguasai sektor ekonomi di seluruh dunia.
“Saya ambil contoh Presiden Amerika Obama, itu melakukan penghidupan industri hulu dan hilirnya, tetapi kita tidak ada upaya ini,” terangnya.
Selain itu, kata Noorsy kemajuan ekonomi mereka dibarengi dengan adanya kepastian hukum yang kuat. Menurutnya, negara sehebat apapun kalau penegakan hukumnya lemah, maka akan berakibat pada ketimpangan ekonomi di masyarakat. Di negara-negara eropa sendiri penegakan humum masih nomor satu berbeda dengan Indonesia.
“Di sana tidak bisa diperjualbelikan hukumnya, tetapi di sini sangat bisa dibeli-beli,” tuturnya.
Jika tidak diatisipasi dari sekarang, bisa jadi kata Noorsy pembangunan maritim hanya akan dijadikan jalan yang halus bagi negara-negara luar untuk mengeksploitasi aset-aset nasional seperti kekayaan migas dan Sumber Daya Alam lainya. “Kalau penegakan hukumnya nggak kuat, jangan-jangan adanya maritim justru malah membuka jalan untuk asing,” jelasnya. []
