JAKARTA, WB – Proyek kereta cepat Trans Jakarta-Bandung tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business (B to B). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” jelas Presiden Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.
Diungkapkan Jokowi pemerintah tidak ingin pengembangan itu membebani anggaran, sehingga ia memilih pendekatan bisnis ke bisnis (business to business/B toB) namun diakuinya pengembangan kereta di Indonesia memang sangat dibutuhkan.
Presiden Jokowi tidak menyebutkan siapa yang akan menjadi mitra BUMN sebagai investor pembangunan kereta cepat. Namun, Presiden menambahkan, pembangunan jalur kereta yang menggunakan APBN akan dilakukan di Kalimantan, Papua dan Sulawesi.
Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS. Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan setelah Jepang. Berdasarkan proposal, Tiongkok menawarkan proyek senilai 5,5 miliar dolar AS. []