JAKARTA, WB – Dewan Penasehat The Indonesian Institute, Indra J Pilliang, tidak menyangka kalau dirinya masuk sebagai orang yang diinginkan untuk duduk sebagai menteri Inpres Desa Tertinggal (IDT), hasil pooling yang dihelat oleh situs www.kabinetrakyat.org.
“Saya ucapkan apresiasi atas ini karena ini bisa dibilang sebagai tradisi baru di alam politik indonesia. Meski hal itu diakui tetap pasti akan ada pro dan kontranya,” ujar Indra di Hotel Acacia dibilangan Keramat, Rabu (6/8/2014).
Indra mengatakan, apa yang dilakukan oleh situs kabinetrakyat, merupakan sebuah sikap yang berani diambil untuk melepas sistem feodalisme dinegara ini.
“Saya melihat ini cara baru yang ditawarkan, setidaknya hal ini untuk menghapus atau menggerus sistem feodalisme dinegara ini. Menteri itukan orang yg membantu presiden tentu ada prokontra soal pemilihannya,” ujar Indra.
Namun begitu, politisi yang juga Ketua Departemen Kajian Kebijakan DPP Golkar ini mengaku tidak kaget jika memang nanti dirinya, dipercaya atau ditunjuk sebagai menteri IDT. Pasalnya Indra sendiri pernah bertugas sebagai salahsatu staf ahli menteri IDT diera kabinet SBY.
“Kementerian IDT itu inisiatif SBY, dan jujur saja waktu itu kita enggak tau apa yang mau dikerjakan. Apalagi IDT juga saat ini anggarannya hanya 2,4 T, dan itu anggaran terkecil dari kementerian yang lain. Apalagi saat ini ada 188 desa tertinggal. Selama 10 tahun hanya ada 16 desa tertinggal yang sudah dibenahi. Jadi desa itu harus menjadi perhatian khusus,” tandasnya. []
