JAKARTA, WB – Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno, menegaskan bahwa partainya menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang sering disebut dana aspirasi.
Penolakan ini kata Hendrawan bukan tanpa alasan. Seban PDIP ingin kembali ke dasar ideologis UU MD3, di mana PDIP menolak sejumlah pasal dalam UU tersebut.
Intinya PDIP ingin konsisten Pemilu yang proprosional tertutup. Tidak sistem liberal, sehingga anggota tidak terjebak janji-janji ke konstituen. UP2DP ini untuk realisasi itu,” papar Hendrawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 23 Juni 2015.
Disamping itu, anggota Baleg ini mencatat, program dana aspirasi atau UP2DP ini dirancang secara terburu-buru sehingga masih belum sempurna. Atas dasar itupun Hendrawan menilai program ini masih perlu banyak perbaikan.
“KPK bilang tolong usulan ini diintegrasikan perencanaannya. Harus ada koordinasi yang baik agar pelaksanaannya baik,” papar.
Hendrawan menambahkan, sikap penolakan dana aspirasi ini merupakan sikap fraksi yang akan dikonsultasikan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Tidak ada tawar menawar,” ujar Hendrawan.
Sementara itu, saat ditanyakan apakah PDIP akan walk out bila UP2DP ini tetap akan dibahas dalam paripurna hari ini. Anggota Komisi XI DPR itu mengaku belum bisa memastikan. Sebab belum ada instruksi untuk walk out.[]
