JAKARTA, WB – Pemerintahan Jokowi-JK kini tengah jadi sorotan terkait adanya ulusan untuk dilakukannya perombakan kabinet. Sebab, selama 6 bulan Kabinet Kerja Jokowi berdiri, kinerja sejumlah menteri kini jadi pertimbangan.
Apalagi, sejumlah janji dan program kerja pemerintah masih jalan di tempat dan belum mampu menunjukkan kemajuan yang berarti untuk masyarakat. Itu artinya, roda pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari kata puas.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Hanya saja Masinton menegaskan, pihaknya menagih janji Presiden saat pelantikan kabinet yang menyebut akan melakukan evaluasi kabinet setiap enam bulan.
“Kita tagih janji Presiden yang saat pelantikan kabinet akan melakukan evaluasi kabinet per enam bulan,” kata Masinton di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (27/4/2015).
Ia menilai kinerja pemerintahan selama enam bulan terakhir belum memberikan kemajuan berarti. Menurutnya, pos yang berada di lingkaran dalam Kepresidenan, menjadi penghambat komunikasi politik Presiden dengan rakyat.
Dia menyebut sejumlah kebijakan di sekitar kepresidenan yang justru kontradiksi. Ia mencontohkan Peraturan Presiden No 39 Tahun 2015 tentang fasilitas dana awal pembelian mobil baru pejabat negara.
“Cenderung membuat kebijakan yang sebenarnya Presiden tidak memberikan persetujuan,” tambahnya. []
