JAKARTA, WB – Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berada dibalik “kegaduhan” pemerintah belakangan ini. Anak buah Megawati ini mendesak orang nomor dua di negeri ini mundur dari jabatannya.
”Epicentrum kegaduhan di wapres, titik kegaduhannya di wapres,” kata Masinton dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015).
Masinton menuding JK kerap membekingi masalah-msalah yang dianggap tak sesuai dengan ideologi bangsa serta konsep Nawa Cita yang digaungkan Jokowi. Dia mencontohkan JK dalam persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek tersebut. Begitu pula ketika Pelindo II digeledah Badan Reserse Kriminal Polri.
“Dirut-nya (RJ Lino) telefon sana-sini. Yang dari Seoul, nelefon supaya tidak dilanjutkan. Kabareskrim saat itu (Budi Waseso), yang copot JK juga. Menteri ESDM, JK juga,” kata Masinton.
Masinton menegaskan, orang nomor dua di Indonesia itu terlalu mencampuradukkan urusan dan kepentingan bisnis dengan kekuasaan kewenangan jabatan di pemerintahan sebagai seorang Wapres.
Anggota Komisi III DPR ini menagih janji JK untuk mengabdikan diri kepada negara sebagai seorang Wapres dan akan meninggalkan kepentingan bisnisnya.
“Pak JK, pada awal dipasangkan dengan Jokowi, mengatakan, `Saya sudah tua, sudah pernah jadi Wapres. Saya tidak akan gunakan ini untuk kepentingan bisnis saya. Saya ingin mengabdikan diri pada bangsa`. Itu yang harus kita tagih janjinya,” pungkas Masinton.
Selain JK, menurut Masinton, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said merupakan bagian dari episentrum kegaduhan.
“Apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan Nawa Cita. Apa yang mau dipertahankan? Sudah tidak ada alasan untuk tidak mengganti,” tuturnya. []
