JAKARTA, WB – Lebaran kemarin menjadi momentum penting bagi Pimpinan GNPF MUI dan perwakilan Tim Advokasi GNPF MUI dan Presiden Jokowi. Kedua belah pihak bertemu di Istana Merdeka untuk membicarakan kondisi terkini hubungan pemerintah dengan ulama.
Pertemuan tertutup pada Minggu (25/6/2017) siang itu merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan Pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kala dalam seminggu ini. Presiden.
Siang itu Presiden didampingi Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim ini. Dalam pertemuan tersebut, GNPF MUI yang dipimpin langsung oleh Ketua GNPF Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) menyampaikan terlebih dahulu situasi kekinian dalam hubungan antara Pemerintah dengan Ulama, khususnya pada masa Pilgub DKI Jakarta dan pasca Pilgub dirasakan ada kesenjangan komunikasi (yang cukup kuat), masing-masing dengan persepsinya sendiri-sendiri.
Padahal yang dilakukan oleh Ulama yang tergabung dalam GNPF hanyalah bermaksud menyampaikan pendapatnya secara damai, tidak anarkis apalagi mengarah ke makar, dalam koridor demokrasi.
Karena itu, UBN sebut dirinya memiliki pesan khusus untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di hari Idul Fitri ini.
“Kepada Pemerintah Indonesia saya Bachtiar Nasir berpesan agar apa yang belakangan ini disebutkan kegaduhan, sebetulnya saya melihat kepada masalah kesalahpahaman dan miskomunikasi,” kata UBN kepada wartawan, Minggu (25/6/2017).
UBN berpendapat, perlu diwujudkan dialog antara pihaknya dengan pemerintah untuk meredakan kesalahpahaman yang terjadi.
“Dialog yang dilakukan sesungguhnya dalam arti kepada pihak-pihak terkait terutama kami dari pihak GNPF-MUI diajak berbicara. Insya Allah pemerintah akan mempunyai cara pandang yang berbeda dibanding framing-framing di luar statemen kami selama ini,” tuturnya.
UBN juga mengatakan, GNPF MUI adalah bagian dari warga negara Indonesia, karena itu, pihaknya tak ingin menciptakan kegaduhan.
Pimpinan GNPF MUI yang lain menyampaikan adanya suasana paradoksal, pada satu sisi Pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang bersifat menyudutkan umat Islam, tapi di pihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebhinekaan.
“Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah dalam menjalankan program2nya dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya.” Ungkap UBN.
GNPF mengharapkan dari pertemuan ini dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan. Tidak lupa disampaikan ucapan salam dari Habib Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi.
Presiden menyampaikan rasa senang dapat bertemu pimpinan GNPF MUI, serta menegaskan tidak ada maksud utk tidak mau menerima ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, semua itu hanyalah mis komunikasi semata. Jokowi menyatakan, dalam beberapa kali pertemuan dengam ulama, tidak pernah memerintahkan untuk mencoret ulama yang tergabung dalam GNPF MUI.
Jokowi mengulang kembali pernyataannya selama ini bahwa dirinya betul2 menahan diri dari mengintervensi kasus Ahok.
Selain masalah dalam negeri, Jokowi juga menjelaskan tentang upayanya melakukan keseimbangan di bidang ekonomi dengan membuka hubungan intensif ke Cina dan negara2 Timur Tengah termasuk Turki, karena tidak mau tergantung pada negara Barat.
Demi membangun hubungan lebih lanjut dengan GNPF, Jokowi menyampaikan telah memerintahkan Menkopolhukam (yang duduk disamping beliau) untuk melanjutkan komunikasi untuk menyelesaikan persoalan2 yang terjadi di lapangan, seraya mengharapkan akan lebih intensif lagi pertemuan GNPF dengan beliau di waktu yang akan datang. []
