JAKARTA, WB – Selama dua periode berkuasa, terhitung sejak tahun 2004 hingga 2014, banyak yang menyebut jika kinerja dan program-program presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah sangat bagus.
Apalagi SBY ikut berperan penting dalam menjaga masa transisi dan iklim demokrasi pasca pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden baru Indonesia ke-7 kemarin.
Meski terbilang acara pelantikan tersebut sukses, namun tak sedikit yang menyebut jika SBY masih meninggalkan banyak “PR” setelah ia tak mampu mencegah DPR yang mensahkan UU Pilkada melalui DPRD. Bahkan publik domestik maupun internasional ikut ramai-ramai menyalahkannya sebagai aktor dibalik mundurnya demokrasi Indonesia.
Reaksi keras yang berdatangan membuat SBY gerah dan melakukan langkah politik dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 dan 2 untuk mengembalikkan Pilkada DPRD menjadi langsung.
Tapi sayang, kedua Perppu di atas masih berpotensi ditolak oleh DPR, khususnya Perppu Pilkada langsung karena mayoritas DPR dikuasai oleh partai koalisi KMP. Jika Perppu tersebut di tolak, kemungkinan masyarakat akan menyalahkan SBY dan penilaian publik terhadap reputasi SBY semakin menurun.
“Sebanyak 72,24 persen publik menilai bahwa baik atau buruknya kinerja SBY selama 10 tahun ditentukan atas nasib Perppu Pilkada langsung. Jika SBY berhasil menggolkan Perppu Pilkada langsung menjadi UU dalam sidang paripurna DPR Januari 2015 nanti, maka masyarakat akan menilai baik SBY,” kata peneliti LSI, Ardian Sopa di kantornya, Selasa (21/10/2014).
Menurut hasil survei LSI yang dilakukan sepanjang 17-19 Oktober dengan menggunakan metode multistage random sampling dengngan 1200 responden dan margin of error sebesar +/-2,9 persen di 33 provinsi, penilaian bahwa legaxy SBY tergantung pada nasib Perppu itu merata di semua segmen masyarakat. Rata-rata di semua segmen masyarakat antara 53-89 persen publik menyatakan legacy SBY tergantung Perppu Pilkada langsung.
“Jika Perppu tersebut ditolak oleh DPR, maka SBY dinilai meninggalkan legacy yang buruk dalam bidang politik dan demokrasi di Indonesia,” jelasnya.
Namun LSI Denny JA ini menilai, di atas kertas SBY bisa memenangkan Perppu pilkada langsung untuk diterima oleh DPR. “Kemenangan ini bisa dicapai dengan cara mufakat oleh semua fraksi, tanpa voting.[]
