JAKARTA, WB – Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hari ke-100 kepemimpinannya langsung merosot tajam di bawah 45%. Padahal, publik menunggu terobosan orang nomor satu ini di 100 hari pertamanya.
Hanya sebanyak 42,29% publik yang menyatakan puas. Sisanya sebesar 53,71% publik menyatakan sangat tidak pias dengan kinerja Jokowi.
Padahal, harapan masyarakat terhadap Jokowi saat Pilpres lalu mendapatkan dukungan 53,15% suara. Bahkan sebelum dilantik, harapan kepada Jokowi meningkat drastis hingga mencapai 71,73% pada Agustus 2014 lalu.
Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melalui quick poll pada tanggal 26-27 Januari 2015 dengan mengggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9% yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.
Menurut hasil survei, menurunnya kepuasan terhadap Jokowi terjadi di semua segmen masyarakat. Bahkan tingkat ketidakpuasan itu datang dari basis-basis pendukung Jokowi pada bursa Pilpres 2014 lalu.
“Ketidakpuasan terhadap pemerintah Jokowi lebih banyak terdapat pada publik wong cilik. Ini artinya ada suatu warning besar bagi Jokowi,” kata peniliti LSI, Adjie Alfaraby di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Pusat (29/1/2015).
Lebih lanjut, berdasarkan data temuan LSI, pihaknya menemukan bahwa dalam 100 hari pemerintahan Jokowi, publik memberikan tiga rapor merah dan dua rapor biru dalam 5 bidang kinerja pemerintahan Kabinet Kerja ini.
“Rapor merah di bawah kepuasan 50% karena publik menilai negatif pemerintahan Jokowi. Dan rapor biru di atas 50% karena masih ada optimisme publik terhadap pemerintahan Jokowi,” terangnya.
Tiga bidang yang mendapat rapor merah yakni bidang ekonomi, politik, dan hukum. Dari ketiga bidang tersebut, kepuasan publik paling rendah di bidang hukum.
“Hanya 40,11% publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi di bidang hukum. Sedabgkan 53,11% menyatakan mereka kecewa dengan kinerja Jokowi,” jelas Adjie.
Penurunan tingkat kepuasan publik kepada Jokowi dibidang hukum bukan tidak lain karena terkait pencalonan Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan yang kini menjadi status tersangka oleh KPK terkait rekening gendut miliknya.
“Jokowi juga terkesan kurang maksimal berbuat untuk menghindari kriminalisasi pelemahan KPK saat ini,” imbuhnya.
Untuk dibidang ekonomi, lanjut Adjie, publik yang puas terhadap kinerja Jokowi hanya 47,29% saja. Hal ini diduga karena kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia sedang anjlok.
“Meski pemerintah telah menurunkan kembali harga BBM, tapi bagi publik harga barang kebutuhan pokok tetap naik dan memberatkan beban ekonomi mereka,” katanya.
Sementara di bidang politik, mereka yang puas dengan kinerja Jokowi hanya sebesar 45,30%. Sedangkan yang tidak puas sebesar 49,72%. “Ini akibat gonjang-ganjing antara KMP dan KIH di parlemen,” tutupnya.[]
