JAKARTA, WB – Terjawab sudah teka-teki Kabinet Kerja Jokowi-JK usai keduanya mengumumkan sebanyak 34 nama menteri yang sudah mengisi pos-pos kementerian periode 2014-2019. Setelah menyelesaikan PR awalnya, kini publik tengah menunggu gebrakan kinerJa para menteri “Kabinet Kerja”.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kembali melakukan survei, di mana LSI menyebut jika hanya 4,46 % publik yang menyatakan langsung puas dengan kabinet Jokowi. Mereka yang puas ternyata lebih sedikit dibanding dengan yang merasa tidak puas dengan presentase sebesar 16,83 %.
“Meski begitu, mayoritas publik sebesar 74,75% menyatakan masih menunggu dan melihat kerja kongkrit kabinet Jokowi-JK di 3 sampai 6 bulan pertama sebelum menilai pias dan tidak puasnya dengan kabinet tersebut,” kata peneliti LSI, Rully Akbar di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (30/10/2014).
Tak hanya publik, para pemilih yang partainya tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pun menyatakan akan menunggu kerja kongkrit Kabinet Jokowi sebelum menilai baik dan buruknya prestasi kabinet.
“Misalnya PDIP pada pemilu 2014 sebesar 79,64% menyatakan akan menunggu kinerja kabinet dalam 3-6 bulan ke depan. Dan hanya 4,19% yang menyatakan langsung puas dengan kabinet setelah diumunkan oleh Jokowi,” tuturnya.
Dari riset kualitatif yang dilakukan oleh LSI, ternyata ada 3 isu yang akan menjadi ujian pertama kabinet Jokowi. Baik maupun buruknya Kabinet Kerja akan ditentukan oleh keberhasilan mereka merespon ketiga isu tersebut.
“Yang pertama adalah dilema kenaikan BBM, di mana rasionalitas ekonomi, BBM mau tak mau harus dinaikan oleh pemerintahan Jokowi. Jika pemerintahan Jokowi tetap menaikkan harga BBM, maka dukungannya terutama dari kalangan wong cilik akan merosot drastis,” beber Rully.
Isu kedua, sambung Rulli adalah keberhasilan pemerintah Jokowi dalam mengembalikan pilkada langsung yang sebelumnya pemerintahan SBY telah mengeluarkan Perppu No.1 Tahun 2014 untuk membatalkan UU No. 22 Tahun 2014 dalam mengatur pilkada oleh DPRD.
“Tugas kabinet Jokowi, terutama Mendagri yang baru bisa memastikan Perppu ini dapat diterima oleh DPR karena Pilkada Langsung merupakan kehendak mayoritas publik,” jelasnya.
Dan isu terakhir adalah kemampuan kabinet dalam memenuhi janji kampanye 100 hari Jokowi dan janji 9 kebijakan yang tertuang dalam kontrak politik Jokowi-JK denga rakyat.
“Sebanyak 74,60% publik meminta Jokowi merealisasi semua janji politiknya selama masa kampanye, terutama janji tertulis yang diiklankan terkait 3 Perpres dalam 100 hari pemerintahan dan 9 kontrak politik Jokowi-JK dengan rakyat,” ucapnya.
Selain itu, Rully juga menyebutkan jika publik berharap Jokowi segera melakukan reshuffle kabinetnya andai dalam 6 bulan para menterinya tak bisa menyuguhkan presentase yang menyakinkan.
Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 27-28 Oktober 2014 dengan metode survei multistage random sampling yang melibatkan sebanyak 1200 responden dengan margin of error sebesar +/- 2,9% di 33 provinsi di Indonesia. []