WARTABUANA – Kementerian Luar Negeri Laos dan Vietnam memperpanjang kerja sama mereka untuk mendorong dan memantau implementasi kolaborasi di semua bidang selama lima tahun ke depan.
Menurut harian setempat, Vientiane Times, pada Selasa (1/12), Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh pada Minggu (29/11) menandatangani perjanjian kerja sama untuk periode 2021-2025, menggantikan perjanjian yang ada saat ini yang berakhir pada 2020.
Minh memimpin delegasi Vietnam dalam menghadiri pertemuan konsultasi politik ketujuh antara kedua kementerian tersebut, yang dilanjutkan di Vientiane pada Senin (30/11).
Kedua belah pihak meninjau keseluruhan kerja sama bilateral maupun kerja sama antara kedua kementerian. Mereka juga membahas berbagai isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.
Mereka menyatakan apresiasinya terhadap persahabatan erat, solidaritas, dan kerja sama segala bidang antara kedua pihak, pemerintahan, dan rakyat, yang menurut mereka semakin kaya.
Kedua belah pihak sepakat akan terus memperkuat pertukaran kunjungan pemimpin tingkat tinggi melalui berbagai platform, dan secara efektif mengimplementasikan mekanisme kerja sama yang sudah ada, papar laporan tersebut.
Laos memuji Vietnam atas kesuksesan mereka sebagai ketua ASEAN pada 2020, serta berterima kasih kepada Vietnam atas dukungan kuatnya untuk Laos, misalnya dalam respons COVID-19 dan bantuan bencana alam.
Saleumxay, yang menjabat sebagai Kepala Delegasi Perbatasan Laos-Vietnam, bersama Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam sekaligus Kepala Delegasi Perbatasan Vietnam-Laos Le Hoai Trung, bersama-sama memimpin pertemuan tahunan tersebut.
Pertemuan ini meninjau implementasi perjanjian yang diteken pada 2016 lalu soal regulasi perbatasan dan manajemen perlintasan perbatasan, serta catatan pertemuan ke-29 itu.
Delegasi mengevaluasi efek pandemi COVID-19 dan bencana alam terhadap wilayah perbatasan selama setahun terakhir, khususnya terkait upaya delegasi, perlintasan manusia dan kendaraan, angkutan barang, penghidupan, serta para pejabat sebagai akibat dari karantina wilayah (lockdown).
Kedua belah pihak membahas perlindungan serta manajemen perbatasan dan tanda perbatasan, serta rencana untuk kerja sama pasca-COVID-19, maupun keseluruhan kerja sama pada 2021. Para partisipan pertemuan ini mengatakan bahwa mereka sangat menghargai upaya unit-unit organisasi perbatasan di level pusat maupun lokal, serta petugas perbatasan dalam melaksanakan kewajiban mereka, khususnya selama pandemi.
Kedua belah pihak sepakat akan mengedukasi masyarakat soal perjanjian dan regulasi ini, termasuk respons COVID-19 di wilayah perbatasan. [Xinhua]
