JAKARTA, WB – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengalami krisis rekapitulasi suara.
“Ini ada krisis rekapitulasi. Ini harus dengan suasana yang genting,” ujar Siti saat dihubungi wartawan, Sabtu (3/4/2014).
Siti mengatakan, sosialisasi dan koordinasi antara KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, hingga tempat pemungutan suara kurang berjalan maksimal. Sehingga menyebabkan banyak data yang valid di TPS-TPS di beberapa provinsi. Apalagi tidak sedikit oknum caleg partai yang `bandel` dengan melakukan politik uang.
Siti pun tak terlalu yakin jika KPU mampu menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu tepat pada tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana yang sudah ditetapkan UU.
“Kecuali KPU kerja 24 jam dan mengerahkan seluruh jajarannya,” ujar Siti.
Sebelumnya diberitakan, pengesahan rekapitulasi suara sejumlah provinsi ditunda karena adanya ketidaksesuaian data dasar dan kelengkapan sertifikasi rekap suara.
Beberapa provinsi yang belum menyampaikan presentasi rekapitulasi, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.[]
