WARTABUANA – Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengkritisi perihal fenomena kepala daerah yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, fenomena tersebut disebabkan ongkos politik yang dikeluarkan mereka saat kampanye yang begitu banyak, sehingga memicu perilaku koruptif saat terpilih.
“Kita mesti lihat secara esensi. Saya pernah ikut proses pilkada, ongkos politik kan tinggi. Kita melihat biaya kampanye mahal,” kata Sandiaga Uno belum lama ini.
Menurut dia, demi mencegah hal sama terulang, regulasi harus dihadirkan lewat biaya politik terjangkau. Sehingga, calon kepala daerah tidak terbebani ongkos politik yang mahal dengan cara meminjam uang dan kembali berpikir cara mengembalikannya.
“Jadi kalau meminjam, itu menjadi batu sandungan ketika suruh mengembalikan, seperti ‘dikejar’ dan akhirnya dipaksa harus menghadirkan kebijakan kolutif,” ujar Sandiaga Uno.
Meski begitu, dia belum dapat memastikan langkah terbaik untuk memutus rantai korupsi kepala daerah. Dia berharap, pemerintah juga instansi terkait bisa duduk bersama untuk solusi.
“Jadi kita harus duduk bersama dulu, korupsi ini primadona karena selalu kepala daerah, kita harus memutus ini,” tandas Sandiaga. []
