JAKARTA, WB – Sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan tetap melanjutkan mega proyek reklamasi Teluk Jakarta karena takut digugat pengembang menimbukan reaksi keras warga. Mereka mempertanyakan keberpihakan Ahok kepada konglomerat ketimbang warganya sendiri.
Kekecewaan warga Jakarta itu terkait pernyataan Ahok yang menanggapi komentar beberapa pejabat negara soal kelanjutan proyek reklamasi, salah satuya permintan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar proyek tersebut dihentikan.
Ahok merasa tidak berwenang menghentikan proyek penuh skandal itu karena menurutnya menghentikan secara keseluruhan proyek reklamasi akan menimbulkan kerugian triliunan bagi pengembang.
“Kalau saya digugat (oleh pengembang) dan saya kalah di PTUN, dan suruh ganti, berapa triliun? Yang kalah Pemda loh, jadi Pemda yang harus bayar,” jelas Ahok.
Menanggapi itu, Anwar (33), warga Manggarai, Jakarta Selatan justru heran. “Mengapa seorang pejabat sekelas gubernur tidak mempelajari dahulu dampak apa yang akan muncul dari sebuah kebijakan. Sekarang, saat dihadapkan persoalan ini malah takut dituntut pengembang dan mengorbankan warga serta lingkungan,” ujar Anwar, pengusaha jasa ekspedisi ini.
Sebagai warga biasa, Anwar mulai curiga dengan sikap Ahok. Menurutnya, sikap tegas Ahok membela kepentingan pengusaha dan kroni-kroninya dengan mengorbankan rakyat miskin di perkampungan kumuh menimbulkan kecurigaan.
“Saya jadi mikir lagi untuk dukung dia,” ujar Anwar.
Hampir senada dengan Anwar, seorang karyawati bernama Anita (29) mengaku rasa simpatinya terhadap Ahok mulai luntur. “Tadinya saya kira dia mau melihat kenyataan bahwa poryek reklamasi itu banyak menimbukan masalah dan ada unsur suapnya sehingga Ahok mau menunda bahkan menghentikan proyek itu,” paparnya.
Sebagai orang awam, Anita mengaku hanya bisa menduga jika seseorang membela mati-matian terhadap sesuatu yang bermasalah, biasanya orang itu tersangkut dalam masalah tersebut.
“Sebaiknya Ahok cooling down, biarkan KPK dan semua lembaga yang berkompeten terhadap kelanjutan proyek reklamasi bekerja dan menyimpulkan hasilnya. Kalau ngotot membela pengembang, ini patut dicurigai,” papar ibu satu anak ini.
Anwar dan Anita memang tidak merasakan dampak langsung dari proyek prestisius hunian dan pulau bisnis Teluk Jakarta itu, namun Sarkim (57), nelayan tradisional Muara Angke yang terpaksa melepaskan status nelayan dan jadi pemulung sampah yang berceceran di aliran air muara menuju ke laut yang berada persis di depan rumahnya di perkampungan nelayan Muara Karang Jakarta Utara.
“Penghasilan kerang berkurang sejak 2 tahun terakhir apalagi ditambah laut diurug di kavling-kavling jadi tambah susah,” kata Sarkim.
Sarkim sangat kecewa dengan Ahok yang tetap melanjutkan reklamasi yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian nelayan. “Ahok pilih bela orang kaya ketimbang bela orang susah seperti saya,” keluh Sarkim.
Sesuai Hukum
Sebelumnya Jusuf Kalla menyebut proses reklamasi di Jakarta harus mengacu pada aturan yang berlaku. Di tengah-tengah tumpang tindih aturan yang ada, yang harus diacu adalah aturan tertinggi, yakni Undang-Undang (UU).
“Semua itu berdasarkaan hukum, ada Undang-Undang untuk itu,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (17/4/2016).
JK mengaku sudah berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar yang menyatakan semua izin dan syarat reklamasi, harus mengacu pada UU sebagai aturan tertinggi.
UU yang mengatur reklamasi adalah UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Saat ini proses reklamasi sudah berlangsung, bahkan pembangunan pulau C sudah selesai. JK menyarankan agar proses reklamasi dan pembangunannya, dihentikan untuk sementara.
“Kalau dalam proses (pembangunan), ya bisa sementara, sambil menata atau mempelajari, mengambil dasar hukum yang benar,” ujar Jusuf Kalla.
Di sisi lain, Ahok mengklaim tidak akan ada yang mampu menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sehingga megaproyek pembangunan 17 pulau yang ada di pesisir Jakarta tersebut akan terus berlangsung.
Bahkan Ahok sesumbar akan bertepuk tangan apabila ada pihak yang mampu menghentikan proyek tersebut. “Saya sudah bilang kalau ada yang bisa hentikan reklamasi, saya tepuk tangan saja,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/4/2016). []
