JAKARTA, WB-Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan kajian terhadap sistem birokrasi dan kebijakan suatu instansi atau kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan. Tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari kerja KPK dalam mengawasi semua instansi pemerintahan.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Johan Budi, setelah ada pertemuan antara Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto dengan para pimpinan KPK ke gedung KPK, Jumat (3/10/2014).
“KPK kan punya fungsi dan kewenangan pencegahan. Selama ada anggaran belanja negara, KPK bisa ikut bantu kajian birokrasinya atau berkaitan kebijakan,” ujar Johan.
Johan mengatakan, kedatangan Ismono juga dalam rangka memperkenalkan diri sebagai Irjen Kementerian Pertahanan baru sekaligus melaporkan harta kekayaannya. Kemudian, kata Johan, Ismono juga ingin membangun kerjasama antara Kemenhan dengan KPK. Namun, Johan tidak memastikan apakah kesepakatan ini akan berjalan dengan mulus.
“Ini belum tahu tentang apa. Akan ada pertemuan lanjutan lagi, mungkin akan membahas lebih detail,” kata Johan.
Ismono sendiri, mengaku kedatangannya antara lain untuk meminta bimbingan dan arahan KPK mengenai program-program di Kemenhan. Ia berharap KPK melakukan fungsi pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program-program itu ke depannya.
“Kita minta bimbingan dari ketua KPK apa yang harus kita laksanakan. Kita minta mengawal dari mulai perencanaan sampai akhir,” ujarnya.[]
