JAKARTA, WB – Peluncuran kartu jaminan sosial “kartu sakti” yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu di kantor Pos Pusat, dinilai oleh Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abubakar Alhabsyi merupakan tindakan yang terburu-buru.
“Meluncurkan tiga kartu sakti, yaitu KIS, KIP dan KKS, sepertinya ini adalah program dengan rekor tercepat yang pernah direalisasikan,” sindir Alhabsyi kepada wartabuana.com, Selasa (5/10/2014).
Ketua DPP PKS ini menambahkan, dikatakan tercepat, karena ketiga program jaminan sosial yang diluncurkan itu hanya dua pekan setelah pelantikan, dan langsung
merealisasikan janji kampayenya untuk menerbitkan tiga kartu tersebut.
Langsung merealisasikan program sesuai janjinya kampamyenya, memang diakui Alhabsyi hal yang bagus, namun permasalahannya adalah belum adanya koordinasi terkait program tiga kartu sakti yang diluncurkan.
“Ini semua kan uang negara, jadi tata cara penggunaannya ada aturan mainnya. Saya merasa heran, dari mana pos anggarannya diperoleh,
sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR,” ujar Alhabsyi.
Kata dia, terkait program tentu akan berujung pada anggaran. Itu artinya
semua anggaran yang digunakan dari APBN haruslah dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR. Apalagi program kartu sakti tersebut digadang-gadang untuk 1,289
juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp6,44 triliun.
“Ini kan bukan angka yang main-main. Saya semakin bingung ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya, lha ini dapatnya dari mana dan kapan di bahas dengan DPR. Hal aneh lainnya
adalah mekanisme penggaran macam apa yang dipergunakan. Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat,” tanyanya.
Hal lainnya yang juga membingunkan Alhabsyi adalah tidak adanya alur dan prosedural penggunaan anggaran. Padahal itu terkait dengan
keuangan negara, yang bisa dikatakan hampir mustahil
direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan.
“Siapakah operatornya, dan bagaimana mekanisme pengadaan kartunya. Untuk program sebesar ini kan tidak bisa digunakan
mekanisme penunjukan langsung, sangat tidak mungkin hal ini dilakukan hanya dalam waktu dua pekan saja. Saya berharap pemerintah menjelaskan persoalan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi keuangan negara,” pungkas Alhabsyi.[]