JAKARTA, WB – Presiden Joko Widodo mengatakan urusan sertifikat itu seharusnya tidak perlu rakyat sendiri yang urus. Perbankan kita juga harus ikut cawe-cawe. Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan peringatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, ia tidak mau lagi mendengar urusan sertifikat terlalu lama.
“Rakyat nggak punya, bayar dulu perbankan, nanti pinjamnya kan juga ke bank. Ya kan? Tadi sudah diurus, tadi siapa banknya? BNI, BRI, semuanya harus seperti itu,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jakarta, Selasa (12/4).
Hal ini disampaikannya saat meluncurkan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, di Terminal Agrobisnis, desa Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kemarin.
Jokowi pada kesempatan tersebut juga mempertanya beberapa ada yaitu masalah tanah, sertifikat. “Kenapa petani, nelayan, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah tidak bisa akses ke bank? banyak yang lari ke rentenir. Karena tidak punya agunan salah satunya. Agunan itu harus berupa sertifikat,” tuturnya.
“Ruwet, kalau saya ngomong seperti ini pasti rakyat bilang “betul…betul”. Karena memang betul-betul ruwet, akan saya cek langsung ntar. Akan saya cek langsung problemnya ada di mana, masalahnya ada di mana dari saya lahir sampai sekarang mengurus sertifikatnya lama. Apa-apaan ini, nggak bisa. Jangan diterus-teruskan,” ujar Jokowi dengan nada heran
Apalagi kata Jokowi sekarang zamannya zaman teknologi informasi. Semuanya bisa cepat, nggak ada lagi urusan berbulan-bulan, bertahun-tahun urus sertifikat. “Nggak mau saya. Harus dibangun sistem yang cepat. Rakyat biar senang, rakyat biar cepat berusaha, gampang meminjam uang di bank, karena masih jutaan yang belum disertifikatkan karena ruwetnya urusan di BPN,” tandas Jokowi. []
