JAKARTA, WB – Dalam sidang tahunan MPR di Gedung DPR/DPD Jakarta Presiden Joko Widodo mengakui di awal pemerintahannya kebijakan yang diambil tidak populer. Menurutnya pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat.
“Namun, moral politik saya mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar,” ujarnya seraya menambahkan langkah awal yang saya tempuh adalah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata jalur pengadaan dan distribusi BBM. Kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif.
Tampak hadir dalam sidang tersebut ada Wakil presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-3 BJ Habibie, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Selain itu, mantan Wakil presiden Try Sutrisno dan Hamzah Haz.
Jokowi menambahkan sebagai ilustrasi, tahun 2014, sekitar 240 triliun rupiah subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan, hanya dibakar-bakar dan dinikmati oleh jutaan mobil pribadi bukan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Itulah yang saya sebut sebagai praktik yang tidak benar tersebut. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraaan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur,” ujar dia.
“Pemerintah menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup kita. Namun untuk jangka panjang, kebijakan yang saat ini dirasa pahit, pada saatnya akan berbuah manis,” ujarnya menambahkan.
Lebih jauh Jokowi mengatakan banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Misalnya, program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan.
“Banyak program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja. Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan. Semua itu bisa kita lakukan dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak tepat sasaran,” tandas dia. []