JAKARTA, WB – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menuding bahwa
banyaknya warga Indonesia yang kerap menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf, lantaran kerap adanya negosiasi yang dilakukan oleh pihak swasta dengan kelompok penyandera.
JK menilai negosiasi yang dilakukan oleh pihak swasta (pemilik kapal) justru akan membuat para pelaku penculikan leluasa dan berkeinginan kembali untuk terus melakukan penculikan terhadap warga Indonesia.
“Itu dilakukan jelas demi keselamatan jiwa pegawainya, maka pengusaha-pengusaha itu langsung bernegosiasi. Tapikan akibatnya jadi begini,” papar JK, Selasa (12/7/2016).
Terkait soal tebus-menebus, pria yang sudah kali kedua menjabat sebagai wapres ini, kembali menegaskan kalau pemerintah tak pernah bernegosiasi dengan para pelaku penyanderaan.
“Ditegaskan kembali bahwa pemerintah tidak pernah melakukan negosiasi uang. Saya yakinkan 100 persen Pemerintah tidak pernah bernegosiasi, berbicara tentang uang,” lanjutnya.
JK mengatakan pengusaha hingga saat ini terlalu toleran dengan penyanderaan demi mendahulukan keselamatan anak buah kapal mereka sehingga negosiasi dijalankan dengan konsep multi-negosiasi dengan pemerintah dan kelompok penyandera.
“Kalau ditoleransi, maka pembajakan itu akan menimbulkan pembajakan berikutnya,” khawatir JK.
Oleh karenannya, JK menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak lagi mendorong negosiasi via pengusaha meski ada risiko yang akan diambil. JK berharap risiko ke depan akan jauh lebih kecil, yakni dengan adanya pengawalan kapal milik Indonesia.[]
