JAKARTA, WB – Indonesia Police Watch (IPW) menilai sikap petinggi Polri yang masih tergila-gila dengan produk luar negeri untuk melengkapi alat material khusus (almatsus), merupakan sikap yang patut disesalkan. Sikap itu merupakan sikap yang tidak mencintai produk dalam negeri.
“Polri perlu mengubah orientasinya agar tidak “tergila-gila” menggunakan produk luar negeri, tapi lebih fokus menggunakan produk dalam negeri. Sehingga industri strategis dalam negeri bisa berkembang lebih pesat lagi,” kata Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran persnya, Kamis (4/12/2014).
Neta menjelaskan, sebagai Korps Bhayangkara, Polri seharusnya meniru Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mulai fokus kepada produk dalam negeri untuk melengkapi Alut Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).
Dalam Rencana Kebutuhan Almatsus Polri Tahun Anggaran 2015, Polri akan membeli sejumlah peralatan dari luar negeri senilai 492 juta dolar AS (sekitar Rp 5,9 triliun) melalui proyek Kredit Ekspor (KE).
Peralatan yang akan dibeli Polri dari luar negeri itu antara lain 28 unit water canon seharga 90 juta dolar AS, 14 unit kapal patroli tipe B1 seharga 40 juta dolar AS, 11 unit helikopter ringan double engine senilai 132 juta dolar AS, dan lainnya. Sebenarnya berbagai peralatan itu sudah bisa diproduk di dalam negeri, seperti melalui PT Pindad, PT PAL ataupun PT IPTN.
“Tampaknya pemerintahan Presiden Jokowi perlu mengingatkan agar elit-elit Polri lebih mengutamakan industri strategi dalam negeri untuk melengkapi peralatannya,” tambah Neta menegaskan.
Pembelian peralatan Polri ke luar negeri melalui KE hanya menambah beban utang pemerintah. Selama 10 tahun terakhir proyek KE Polri sudah menambah utang pemerintah sebesar Rp 36,9 triliun. Besarnya utang yang dibebankan Polri dari proyek KE ini sudah saatnya dievaluasi, untuk kemudian ditinjau ulang.
Pemerintah lanjut Neta perlu melakukan evaluasi dan audit yang menyeluruh terhadap proyek pengadaan Polri, terutama yang dibiayai utang luar negeri.
“Polri perlu didorong agar meniru TNI yang membeli Alutsistanya dari industri dalam negeri. Tujuannya, agar industri dalam negeri berkembang, pemerintah tidak dibebani utang, dan proyek pengadaan di Polri tepat guna,” tandas Neta. []
