JAKARTA, WB – Analis dari lembaga Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, berharap bahwa untuk posisi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) harus diisi figur profesional, sehingga punya ketegasan dan keberanian untuk memblok dan menutup berbagai situs maupun media sosial kalangan teroris, baik di dalam maupun dari luar negeri.
“Ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup tinggi. Apalagi pada pemerintahan Presiden SBY, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial kalangan teroris,” ujar Neta lewat pesan singkatnya kepada wartabuana, Jumat (24/10/2014).
Karena tidak ada tindakan tegas, lanjut Neta, akibatnya para teroris bisa dengan bebas mensosialisasikan misi, ajaran, dan gerakan organisasinya. Para teroris juga bisa dengan bebas membangkitkan emosional kalangan muda untuk kemudian mengajak mereka bergabung.
“Kondisi ini membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjata rakitan kian melebar. Ironisnya, ibukota Jakarta menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan teroris saat ini setelah urutan pertama Sulteng,” catat Neta.
Melihat situasi ini, masih kata Neta, Presiden Jokowi perlu menekan perkembangan potensi terorisme. Caranya antara lain, Menkominfo harus mau dan mampu memblok semua situs dan media sosial kalangan teroris. Lalu instansi pemerintah, seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus menerus berkordinasi dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen.
“Antisipasi maksimal ini sangat perlu dilakukan mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya,” khawatir Neta. []
