JAKARTA, WB – Maraknya wacana reshuffle kabinet yang santer dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), resuffle terus menjadi bola panas. Wacana tersebut tidak hanya ramai digulirkan oleh banyak pengamat dan juga politisi, melainkan juga para aktivis 98 yang banyak menjadi relawan dari Jokowi dan Jusuf Kalla, salahsatunya Syah Dinihari.
Mantan aktivis 98 yang juga merupakan pendiri relawan Jokowi -JK ini berargumen bahwa rencana reshuffle hendaknya terbatas pada lingkup politik hukum keamanan dan ekonomi karena dua bidang itu adalah ujung tombak program keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya pikir tiga pos menteri sebaiknya prioritas dilakukan pergantian yakni pada pos Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) dan Menteri Perdagangan (Mendag). Selama ini kinerja tiga menteri yg menduduki posisi tersebut belum maksimal mengimplementasikan konsep Trisakti dan Nawacita,” ujar Hari, lewat pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (30/7/2015).
Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta itu mencatat, dalam jajaran Menkopolhukam saat ini belum terlihat mampu menjaga stabilitas dan mengkoordinasikan kementerian terkait. Bahkan Hari mencatat beberapa kali Menkopolhukam mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.
Begitu juga Menko Ekuin yang hingga kini belum melakukan banyak terobosan agar ekonomi kita tidak semakin terperosok. Mendag yang salah satu masalahnya belum mampu melakukan kerja-kerja efesien sehingga beberapa waktu yang lalu disinyalir menjadi salah satu kementerian yang ikut bertanggungjawab akan terjadinya kasus Dwelling Time di pelabuhan yang menjadi perhatian serius Presiden Jokowi dan disorot media dan masyarakat.
“Solusinya agar figur pengganti ketiga menteri tersebut haruslah yang sudah teruji secara prestasi, dan rekam jejak dan juga tak kalah penting sebaiknya yang cocok dengan Presiden Jokowi sehingga mampu maksimal bekerja mewujudkan Nawacita,” tandas Hari.[]
