JAKARTA, WB – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali, Saifullah Tamliha mengungkapkan jika kelompok Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, dan M. Romahurmuziy telah bermain dua kaki.
Memang saat ini ketiganya berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP), namun kata Tamliha, setelah keinginan mereka terpenuhi untuk mendapati jabatan Wakil Ketua DPR, mereka pun akan meninggalkan KMP dan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-JK.
Jika memang benar Romi terpilih menjadi Wakil Ketua DPR, maka hingga lima tahun ke depan sesuai dengan Tata Tertib dan UU MD3 hal itu tidak lagi bisa diubah meski PPP merubah arah koalisinya.
“Saya tahu teknik mereka, seolah-olah tetap di KMP. Ini akal busuk dari orang-orang yang memainkan PPP demi kepentingan pribadi,” kata Tamliha di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, Rabu (17/9/2014).
Dengan begitu nantinya kubu Emron, Romi, dan Suharso menurutnya akan mendapat kursi pimpinan DPR dan juga kursi menteri di kabinet Jokowi-JK.
Perpecahan yang terjadi di kubu PPP dikarenakan Romi menginginkan kursi Wakil Ketua DPR, namun hal itu tidak dipenuhi oleh SDA sehingga membuatnya marah.
Sebelum Romi memecat SDA, dia sempat menghubungi SDA via telepon perihal permintaannya menjadi Wakil Ketua DPR.
“Perkara sebenarnya adalah Romy itu meng SMS Ketum untuk ditunjuk sebgaai wakil ketua DPR tapi SDA maunya hal itu dibicarakan dulu di rapat, dia kecewa lantas memecat ketua umum. Dia menggelar rapat tanpa tanda tangan Ketum mana bisa,” tegas Tamliha.
Menurut Tamliha, Romi sendiri tidak bisa memecat SDA karena dia dan kawan-kawan dipilih oleh SDA yang menang dalam muktamar. Dia pun meminta agar masyarakat memahami posisi itu dan jangan justru dibalik-balikan. Termasuk menurutnya dengan rencana kubu Romi cs mengadukan kubu SDA ke polisi karena menutup kantor DPP PPP untuk mereka. Dirinya melihat wajar saja Romi, Suharso dan Emron dilarang masuk karena mereka sudah dipecat.
“Ketua Umum hasil muktamar tetap SDA dan Romi cs ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih sebagai Sekretaris Jenderal. Jangan dibalik-balik. Terkait kantor DPP PPP, saya mengapresiasi angkatan muda kabah, GPK dan lain-lain yang mengawal kantor itu agar tidak digunakan untuk kegiatan politik yang merusak PPP,” tuturnya.
“SDA sendiri sudah bicara ke polisi dan menjelaskan tapi memang hal itu tdak perlu digembar-gemborkan, tidak enak sama konstituen. Kita kan pengurus partai, ngurus rakyat, jangan sampai ada anggapan ngurus partai saja gak beres kemudian bagaimana ngurus rakyatnya,” pungkasnya. []
