JAKARTA, WB – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mencatat, pasca pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014, prioritas pertama Revolusi Mental Jokowi adalah mendorong terjadinya perbaikan yang signifikan di Kepolisian RI.
“Tujuannya agar Polri menjadi garda terdepan dalam menjalankan konsep Revolusi Mental Jokowi dalam melakukan penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban sosial di masyarakat,” ujar Neta, melalui pesan singkatnya, Kamis, (16/10/2014).
Neta menambahkan, setelah pelantikan Presiden Jokowi, diharapkan segera melakukan pergantian terhadap Kapolri Sutarman.
Menurutnya, ada tiga alasan kenapa Kapolri harus segera diganti pasca pelantikan Presiden Jokowi. Pertama, pergantian ini berkaitan dengan konsep Revolusi Mental. Polri sebagai hulu penegakan hukum harus menjadi prioritas utama dalam pembenahan Revolusi Mental yang digagas Jokowi.
Kedua, para relawan Jokowi-JK kecewa dengan elit-elit Polri karena hingga saat ini kasus Obor Rakyat yang dinilai telah menghina Jokowi di masa kampanye Pilpres 2014 tak kunjung diproses hingga tuntas.
“Tragisnya, elit-elit Polri malah membalikkan situasi, seolah kasus itu tidak bisa dituntaskan karena Jokowi tidak mau diperiksa penyidik,” ujarnya.
Catatan Ketiga, lanjut Neta, pergantian Kapolri ini untuk menciptakan suasana baru dan kinerja baru di lingkungan kepolisian.Pergantian ini dinilai penting dan strategis agar terciptanya Polri baru dalam pemerintahan baru yang membawa konsep pembangunan hukum yang baru dengan semangat Revolusi Mental.
“Sedikitnya ada delapan jenderal yang pantas menggantikan Sutarman. Yakni, empat jenderal bintang tiga (Komjen) dan empat jenderal bintang dua (Irjen). Mereka adalah Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Alius, Komjen Anang Iskandar, Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Anton Setiadi, Irjen Pudji Hartanto, Irjen Syafruddin, dan Irjen Unggung Cahyono,” tandas Neta.[]
