JAKARTA, WB – Direktur Eksekutif Centre, for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi tidak habis berfikir atas sikap pemerintah yang seperti menutup mata atas data Panama Papers.
Ia menanyakan sikap pemerintah yang seharusnya dapat menindaklanjuti secara hukum, namun yang membuatnya justru kian banyak menimbulkan pertanyaan adalah, pemerintah malah mengkampanyekan RUU Tax Amnesty.
“Perdana Menteri Islandia mundur gara-gara data Panama Papers, tapi di Indonesia Presidennya kok malah santai-santai saja. Bahkan ada nama Menteri Rini Soemarno masuk data itu. Ini kan presiden tidak sensitif,” ujar Uchok Sky Khadafy dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.
Uchok menilai ada dimensi hukum yang bisa dilakukan terhadap data Panama Papers tersebut terkait persoalan pajak. Dia menyebut, persoalan hukum yang potensial muncul dari data itu terkait dengan pencucian uang, dan pengemplangan pajak.
Iapun mendesak Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dapat mengkonsolidasikan aparat penegak hukum yang dimiliki untuk menindaklanjuti data Panama Papers tersebut.
“Presiden Jokowi ini aneh, semestinya mengintruksikan kepada aparat hukum untuk bekerja, bergerak cepat merespons data Panama Papers, justru memelintir isunya ke persoalan RUU Tax Amnesty,” tambah Uchok keheranan. []
