WARTABUANA – Ormas Garuda Merah menduga ada pembiaran yang dilakukan pemerintah sehingga terjadi perpecahan di kalangan masyarakat paska Pemilu 2019. Salah satu pemicu perpecahan itu adalah tetap berlangsungnya Sistem Perhitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terindikasi adanya manipulasi informasi. Jika kenyataan itu tidak disikapi dengan adil, besar kemungkinan akan terjadi aksi People Power.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Garuda Merah, Abdul Rahman, SH saat menyampaikan pernyataan sikap politiknya di Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019). Hadir pula dalam acara tersebut Ketua Umum Garuda Merah Wahyu Umagaf SH Wakil dan Fandi Yanuarso, Sekjen Garuda Merah Mudzakir dan Tri Handayani selaku Juru Bicara.
Lebih jauh Abdul Rahman menegaskan bahwa kompetisi politik seharusnya berlangsung Luber, Jurdil, Damai, Fair, dan Tertib namun telah berkembang ke arah sebaliknya. Dimana rakyat mengamati gejala ketidaknetralan Negara berserta Aparaturnya yang disertai campur tangan yang melebihi kepatutan.
Abdul Rahman menilai karena Situng KPU Pusat tidak ada di Undang Undang dan terkesan menyesatkan dan banyak kesalahan. Oleh karenanya perlu tindakan mensikapi Situng KPU untuk dihentikan dan Bawaslu untuk segera menyidangkannya. “Jangan negara salah urus lalu didiamkan hingga terjadi perpecahan,” tegas Abdul Rahman.
Wakil Ketua Umum Garuda Merah, Hasyim Umagaf, SH menyimpulkan, bayang bayang kekhawatiran terhadap kecurangan yang terjadi semakin meningkat, sehingga membuat situasi Jakarta tidak kondusif bagi berlangsungnya Pilpres 2019 yang fair dan demokratis. Dan sebagai Ormas pendukung Prabowo-Sandi, Garuda Merah mensikapi kondisi terkini akibat Pilpres 2019 yang tercederai dan berpotensi besar terjafinya perpecahan di masyarakat.
“Jangan ada kelompok yang akan merusak keutuhan masyarakat dan Garuda Merah menolak perpecahan antar masyarakat. Apalagi Pilpres sebelumnya kondisinya tidak seperti Pilpres 2019 ini. Kondisi saat ini sangat luar biasa sekali potensi perpecahannya. Bahkan birokrat yang seharusnya netral turut pula ‘bermain’ hingga demokrasi keluar daripada ruhnya. Moralitas tergerus lantaran kejahatan demokrasi dibiarkan,” ujar Hasyim Umagaf.
Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandi mencatat ada 73.000 kesalahan dan hasil hitungan kemenangan Prabowo-Sandi 62 persen diyakini valid berdasarkan data C1 dari BPN. Hari ini direncanakan tabulasi C1 nya akan dibuka secara resmi dihadapan sejumlah media nasional maupun asing.
“Kalau dengan bicara saja sudah tidak digubris, maka tinggal aksi turun ke jalan menjadi solusinya. Kalau kekuasaan pemerintah sudah tidak dikehendaki lagi masyarakat, maka people power menjadi sesuatu hal yang legal seperti di tahun 98, daripada terus membiarkan Kejahatan Demokrasi berlangsung. Kalau Pemilu ini Jurdil, rakyat tentunya tidak akan turun ke jalan,” jelas Abdul Rahman.
Dewan Pimpinan Pusat Garuda Merah menyatakan; Pertama, meminta kepada Bawaslu dan KPU untuk melaksanakan tugas dan pengawasan secara Jujur, Adil, Profesional, Tidak Berpihak, serta mencegah dan menindak segala bentuk kecurangan baik manual maupun elektronis yang terjadi;
Kedua, meminta agar TNI, Polri dan BIN bersikap netral tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika Keprajuritan dan Kepolisian; Ketiga, meminta Penegak Hukum menegakan hukum dan keadilan yang sejati; Keempat, meminta aparat hukum untuk menyelidiki atas meninggalnya para Anggota KPPS di seluruh Indonesia;
Kelima, mendesak KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi Paslon yang terbukti melakukan kecurangan Pemilu; dan Keenam, sesegera mungkin men -Shutdown Situng KPU dan biarkan penghitungan C1 Pemilu Presiden berdasarkan Pleno Kecamatan, Pleno Kota dan Kabupaten, Pleno Propinsi dan Pleno Nasional.
“Kita patuhi UU Pemilunya, bukan KPU nya. Kalau KPU mau Jurdil harus hormati UU nya. Apalagi sudah terindikasi ada pelanggaran hukumnya yang mengarah pada kejahatan terhadap demokrasi. Garuda Merah akan melawan Kejahatan Demokrasi ini. Gerakan rakyat ini akan kita dukung sepenuhnya. Garuda Merah akan mengambil sikap untuk tetap melakukan people power karena dilindungi oleh Undang Undang. Oleh karenanya Garuda Merah mendesak aparat keamanan untuk tetap Netral, ” pungkas Mudzakir, Sekjen Garuda Merah,
Terkaitnya gugurnya pahlawan demokrasi yakni 538 KPPS, Garuda Merah mendesak pemerintah segera dibentuk Tim Pencari Fakta dan akan menggelar aksi kibar bendera setengah tiang.[]
