JAKARTA, WB – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah meminta kepada Menteri Hukum Dan HAM Yasona Laoly untuk tidak serampangan dalam bersikap. Politisi yang kini duduk sebagai wakil Ketua DPR-RI itu menyarankan agar Yasona lebih berhati-hati.
Fahri Hamzah mempertanyakan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) Yasona Laoly tentang keabsahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Ini ajaib, menteri baru sehari dilantik begitu cepat sudah berani mengeliminir parpol, padahal kita saja belum lihat SK Menterinya. Itu kan harus disampaikan ke DPR, SK menterinya dia agar kita bisa tahu akan bermitra dengan siapa,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Rabu (29/10/2014).
Yang dimaksudkan Fahri adalah terkait polemik internal partai PPP soal SK yang bernomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang mengesahkan pengurusan PPP yang diketuai oleh Romahurmuziy.
“Ini harus ada kehati-hatianan. Pak Yasonna menjadi Menteri Hukum dan harus bertindak adil bagi semua, karena dia akan menjaga hukum Indonesia dan juga penasehat presiden pula. Jadi mohon yang bersangkutan harus berhati-hati,” tandasnya.[]
