JAKARTA, WB – Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi menaikan harga BBM dinilai hanya untuk membeli mobil pribadi para pejabat negara.
Kata Ucok, saat ini pejabat negara yang menjabat di era Presiden Jokowi cukup menggiurkan. pasalnya, setiap pejabat mendapat dana bantuan berupa fasilitas uang muka untuk membeli mobil pribadi. Hal itu tertuang dalam Pasal 3 Ayat (3) Perpres No. 39 Tahun 2015 yang menyebutkan, alokasi anggaran dalam rangka pemberian fasilitas uang muka dibebankan pada anggaran Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sudah ditebak, kenaikan BBM oleh menteri ESDM, uang kemungkinan hanya untuk membeli mobil pejabat saja. Kalau ada 100 pejabat mendapat fasilitas uang muka, minimal negara harus mengeluarkan sebesar Rp 21 milyar,” papar Uchok, Jakarta, jumat (3/4/2015).
Menurutnya, fasilitas uang muka pembelian mobil pribadi para pejabat sebesar Rp 210 juta, telah mengalami kenaikan cukup fantastis bila dibandingkan fasilitas kredit pada tahun 2006 hanya sebesar Rp 70 juta.
Padahal ditengah kenaikan harga BBM dan Gas Elpiji, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No.39 tahun 2015, untuk setiap pejabat negara akan mendapat sebesar Rp 210 juta perorang. Dana tersebut sebagai fasilitas uang muka membeli kenderaan pribadi.
“Pertumbuhan kenaikan uang muka untuk membeli Mobil pejabat dari tahun 2006-2010 hanya sebesar Rp 46.6 juta perorang. Sedangkan pertumbuhan dari tahun 2010 – 2015 kenaikan sampai Rp 94.2 juta perorang,” jelasnya.
Perpres ini dibuat untuk pembelian kendaraan pribadi guna menunjang kelancaran tugas sehari-hari para pejabat negara pada Lembaga Negara.
Pada pasal I aturan ini menyebutkan kalau pejabat negara yang dimaksud mendapat tunjangan itu adalah anggota DPR, anggota DPRD, hakim agung, hakim konstitusi, pimpinan BPK, dan Komisioner KY.
Ucok menyangkan atas Perpres No.39 tahun 2015 yang dikeluarkan Presiden Jokowi yang tidak menusiawi. Sebab, kebijakan itu dikeluarkan disaat pemerintah baru menaikan harga BBM dan elpiji.
Menurutnya, pejabat diera pemerintahan Jokowi saat ini cukup dimanjakan. Sebab, anggaran untuk fasilitas kendaraan pribadi para pejabat tersebut cukup fantastis, jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
“Lebih enak sekarang ini, pejabat itu dimanjakan,” tandas Ucok.[]