JAKARTA, WB – Setelah seratus hari pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berjalan, Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah, meminta Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kinerja kabinetnya.
Alasan dirinya mendesak ada evaluasi, karena politisi dari PKS ini melihat ada banyak persoalan yang telah diciptakan Jokowi maupun para menterinya.
“Perintah Jokowi agar para menterinya tidak menanggapi undangan DPR saat pemerintahan baru dibentuk, itu keliru. Karena mengesankan pemerintah bermusuhan dengan DPR. Musuh DPR adalah sesama anggota DPR itu sendiri,” ujar Fahri, Rabu (7/1/2015)
Politisi yang berposisi sebagai Wasekjend PKS ini juga mempersoalkan keputusan Jokowi yang menaikan harga BBM tanpa berkonsultasi dengan DPR. Apalagi menaikan harga BBM bersubsidi dilakukan saat harga minyak mentah dunia sedang turun drastis.
Fahri menambahkan, kebijakan Jokowi juga terkesan tidak menghargai keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kata dia, pemerintah sebelumnya sudah mewariskan stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan keamanan kepada pemerintahan Jokowi.
“Tapi apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi ? Pemerintahan Jokowi seperti hanya mengubah nama baru dari program sosial yang sudah dicanangkan SBY ,” katanya.
Fahri juga menanyakan gerakan perubahan atau yang biasa disebut revolusi mental. Kata dia, sejauh ini tidak terlihat gerakan perubahan masif yang dilakukan pemerintah.
“Kalau revolusi mental harusnya ada gerakan yang masif dong,” tandasnya.[]