JAKARTA, WB- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S
Pane, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa dan menjadikan tersangka oknum-oknum DPR yang terlibat dalam berbagai proyek pengadaan di Polri.
Desakan diajukan Neta lantaran adanya oknum anggota DPR yang menjadi mafia dan biang keladi dari proyek pengadaan di Polri, dan ujung-ujungnya selalu bermasalah.
“KPK harus turun tangan dan harus memeriksa anggota DPR yang terlibat soal pengadaan di Polri,” ujar Neta dalam siarap persnya, Senin (19/5/2014).
IPW mencatat pada 22 April 2014, saat melakukan penggeledaan kantor PT QS di gedung Menara Duta, Kuningan, Jakarta, KPK menemukan sejumlah dokumen proyek pengadaan di Polri.
Semula KPK hendak mencari dokumen yang berkaitan dengan kasus korupsi proyek E-KTP di PT QS. Diluar dugaan petugas KPK menemukan dokumen proyek pengadaan IT di Mabes Polri.
“Dalam dokumen itu terdapat data aliran dana dari pemenang proyek, pengusaha S ke sejumlah anggota DPR, yakni AS, BS, HH, dan NS,” kata Neta.
Sebelumnya, dalam persidangan kasus korupsi Simulator SIM terungkap sejumlah anggota DPR, yakni MN, BS, AS, HH, DJM, diduga menerima empat dus yang berisi uang Rp 4 miliar. Namun hingga kini KPK belum menindak lanjutinya.
“Sebab itu IPW mendesak KPK bekerja cepat agar oknum-oknum DPR yang terlibat menerima aliran dana, baik dalam kasus Simulator SIM maupun proyek IT Polri segera diperiksa dan ditahan,” kata Neta.
Karena jika tidak segera dilakukan penyelidikan, yang dikhawatirkan bukti-bukti akan segera hilang. Selama ini KPK sendiri tidak pernah menyentuh anggota DPR yang bermain-main dengan mafia proyek di Polri.[]
