JAKARTA, WB – Aktivis Aliansi Kebangsaan Dawam Rahardjo menilai pemerintah Indonesia telah gagal total mengelola sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, terutama pertambangan, minyak dan gas bumi, sehingga pengelolaan SDA tidak memberikan pendapatan serta multiplier effect bagi rakyat.
“Negara gagal total dalam kelola SDA. Saya usulkan ada audit oleh BPK. Ke mana saja aliran dana selama ini? Apakah menimbulkan multiplier effect, atau apakah melalui migas kemudian apakah ada smelter atau refinery?,” ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Sudirman Jakarta, Jumat (11/12/2015).
Dawam menuding pihak asing tidak berniat membangun smelter di Indonesia. Jika ada yang mengaku sanggup itu hanya akal-akalan. “Akal-akalan asing enggak mau dirikan refinery. Mereka maunya di luar negeri,” paparnya.
Pengamat senior ini mendesak pemerintahan Jokowi segera menata ulang pengelolaan SDA, baik itu tambang maupun migas mampu memberikan berkah bagi rakyat banyak Indonesia. “Kita tata ulang supaya pengelolaan migas bagi berkah rakyat Indonesia, yaitu menimbulkan downstream dan multiplier effect dan menjadi income aset tetap,” tuturnya.
Dalam diskusi tersebut hadir pendiri Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, Cendikiawan Papua, Hidayat Alhamid, Aktivis Jaringan Tambang, Siti Maimunah.
Data yang dibeberkan Siti Maimunah membuat miris dan prihatin. Dia memaparkan banyaknya kerusakan lingkungan sampai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah yang terdapat eksploitasi SDA.
“Bukan hanya di kasus Freeport saja, pengelolaan sumber daya alam dibanyak daerah lain di Tanah Air pun tidak berhasil mensejahterakan rakyat disekitarnya. Jauh menyimpang dari amanat Pasal 33 UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri negara,” kata Maimunah.
Hal senada juga disampaikan Cendikiawan Papua, Hidayat Alhamid yang menegaskan keberadaan tambang Freeport justru malah semakin memiskinkan rakyat Papua.
“Padahal, dalam pasal 33 UUD 1945 dikatakan bahwa tambang harus dikuasai oleh negara dan harus bisa memakmurkan masyarakat. Namun kenyataannya, hasil eksploitasi tambang tidak jatuh ke tangan masyarakat,” tegasnya. []
