JAKARTA, WB-Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pemerintah saat ini sudah tidak memiliki anggaran lagi untuk membantu menanggani bencana korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, di Jawa Timur.
“Enggak mungkin (cair), anggarannya tidak ada,” ujarnya, Kamis (2/10/2014).
Menurutnya, alasan tidak ada kucuran dana Lapindo karena penyelesaian masyarakat yang terkena korban Lapindo susah untuk dikebut, terlebih penanganan bencana dari semburan lumpur itu susah diselesaikan. Kemudian, pemerintah saat ini juga belum memiliki dana yang cukup ditambah masa jabatan Presiden SBY segera berakhir. “Tidak akan selesai dalam sisa 19 hari pemerintahan,” ujarnya.
Namun demikian, kata Chairul, pemerintah SBY siap untuk memfasilitasi persoalan Lapindo kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni dengan memasukan anggaran agar dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. “Apakah disetujui atau tidak, setelah disetujui baru bisa cair,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan siap menalangi kewajiban PT Minarak Lapindo Brantas yang tidak sanggup membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar. Dana tersebut rencananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Namun Kementerian Keuangan belum bisa menjamin apakah dana talangan sebesar itu bisa diambil dari APBN 2015. Pasalnya tahun depan sudah ada pemerintahan yang baru.[]
