JAKARTA, WB – Sebagai bentuk reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos), sekaligus upaya membina tata kelola yang baik dan bersih dari pengaruh prilaku korupsi, Kemensos membuat pakta integritas terhadap pegawai eselon satu di jajarannya.
“Ini salah satu amanat reformasi 1998, serta mendorong masyarakat menuntut menyelenggarakan pemerintahan yang lebih akuntabel serta transparan, terutama terkait pengelolaan keuangan,” ujar Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, saat membuka workshop memperingati hari Anti Korupsi Dunia, Selasa (9/12/2014).
Korupsi kata Khofifah, kerap sudah menjadi budaya, oleh karena itu dia keras mendesak bagaimana mengupayakan menjaga serta mengawal baik internal dan juga eksternal di kementerian.
“Penandatanganan pakta integritas bagian dari kewajiban mencegah korupsi. Karena kita tidak tahu kapan malaikat akan menjemput ajal kita,” ujar Khofifah.
Lebih jauh Khofifah menjelaskan, di hari anti korupsi dunia ini, diharapkan bisa menjadi bagian untuk mengingatkan. Dimana saling mengingatkan untuk jujur dalam berprilaku, jujur dalam bertindak. Dan penandatanganan ini berlaku untuk semua dan bukan bagi yang melakukan penandatangan saja.
“Mari kita berusaha dan pastikan apa yang mengalir dalam darah keluarga kita merupakan darah yang bersih, tanpa korupsi,” ujarnya.
Lebih jauh Khofifah menjelaskan, berbicara soal korupsi ada dua hal yang penting yang harus dibenahi, yakni faktor manusia sebagai penyelenggara negara dan peraturan di bawahnya yaitu UU 11 tahun 2009 yang secara spesifik pasal 1 ayat 15. Namun hal itu kembali lagi kepada manusia sebagai pelaksananya.
“Sehebat apapun peraturan, jika faktor manusia sebagai pelaksananya tidak baik maka tidak ada hasilnya dan begitupun sebaliknya,” tandas Khofifah.
Acara tersebut, selain melakukan penandatanganan fakta integritas di level eselon satu, Kemensos juga mengadakan workshop dengan narasumber dari perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). []
