JAKARTA, WB – Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan tetap waspada dalam mengelola “Kabinet Kerjanya”. Pasalnya kini banyak kekhawatiran yang muncul jika masih adanya oknum-oknum (mafia) yang ingin bermain-main di sektor migas.
Untuk itu, Ketua Tim Pemberantasan Mafia (TPM) Taufan Hunneman mengimbau kepada Jokowi-JK untuk tetap melibatkan pihak KPK dan PPATK sebelum mengangkat Dirut Pertamina. Alasannya, sambung Taufan, hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai mafia migas di energi.
“Supaya Jokowi dapat memasukan yang objektif. Dan yang jauh lebih penting adalah menempatkan orang yang dapat menjalankan visi nawacita terkait kedaulatan energi. Sebab itu menjadi amat penting KPK dan PPATK terlibat dalam memberikan masukan mengenai calon Dirut Pertamina,” kata Taufan dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (5/11/2014).
Beberapa nama yang muncul untuk menjadi orang nomor satu di Pertamina itu adalah dari internal Pertamina, seperti Hanung Budya, Hari Karyuliarto.
Namun dua nama tersebut, ternyata menurut Taufan adalah orang yang tidak bersih. Taufan mengatakan jika Hanung Budya yang pernah menjabat sebagai direkrur petral, identik dengan mafia minyak. Sementara Hari Karyuliarto yang pernah menjabat Dirut Pertagas, masih bermasalah terkait pengaturan proyek pipa di lingkungan Pertagas (Arun Belawan Semarang Gresik serta masalah pemasangan turbin kompresor).
“Jokowi-JK harus hati-hati dalam memilih calon dirutnya dan calon tersebut bagian dari birokrasi pertamina yang harus direvolusi mentalnya,” tutur Taufan yang juga merupakan seorang Advokat ini.
Selain meminta Jokowi-JK, Taufan juga berharap agar KPK dan PPATK berani memberikan tanda merah dan kuning jika nama-nama tersebut terindikasi kasus korupsi, sama seperti saat mengajukan beberapa calon menterinya.
“Itulah sebabnya nama-nama yang muncul perlu dicek-ricek oleh pihak KPK dan PPATK. Dan KPK harus memberikan garis stabilo merah maupun kuning atas calon yang ada. Jika ternyata bermasalah secara hukum dan kecurigaan karena rekening yang besar, ” pungkasnya.[]
