JAKARTA, WB – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Tim yang berjumlah sembilan orang itu akan bekerja sebagai penasihat presiden. Namun sayangnya banyak yang menuding kalau tim Watimpres hanya diisi oleh orang-orang yang pernah berjasa disaat kampenye Jokowi dahulu.
Menyikapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara (mensesneg) Pratikno, menampik kalau pemilihan tim watimpres, sebagai bentuk politik transaksional dan politik balas budi.
“Kan ada orang lain yang juga ikut terlibat di dalamnya. Enggak ada politik transaksional,” kata Pratikno, Senin (19/1/2015).
Menurutnya, wajar bila anggota Wantimpres memiliki hubungan erat dengan partai pendukung presiden. Pasalnya Enam dari sembilan anggota Wantimpres diambil dari partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebut saja Jan Darmadi asal NasDem, Yusuf Kartanegara asal PKPI, Rusdi Kirana asal PKB, Sidarto Danusubroto asal PDIP, Subagyo Hadi Siswoyo asal Hanura, dan Suharso Monoarfa asal PPP kubu Romy.
“Tim Wantimpres itu punya pengalaman dan wawasan luas karena bertugas memberikan berbagai pertimbangan kepada Presiden,” ujarnya.
Sementara itu Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris berpandangan bahwa dipilihnya para tokoh watimpres tak ubahnya seperti bentuk balas jasa.
“Wantimpres harus didasarkan pada kebutuhan. Jadi tidak masalah kalau mereka politikus pendukung,” ujar Haris.
Dia menambahkan, keberadaan Wantimpres dapat dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk menolak jika ada suatu tekanan politik atas suatu kebijakan yang akan diambil oleh Jokowi. []
