JAKARTA, WB – Dalam menjaga cita-cita baik pemerintahan Jokowi – JK, tokoh-tokoh yang bermasalah dan terlibat dalam pemerintahan SBY-Boediono, terutama yang terindikasi korupsi, tidak pantas mengambil posisi menteri.
Pernyataan itu diutarakan pendukung setia pasangan Jokowi – JK yang juga pemerhati politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens.
“Jadi selain menteri tidak boleh merangkap jabatan struktural partai, menteri juga bukan elite partai yang tersandung korupsi di masa lalu,” ujar Boni, Rabu (20/8/2014).
Dosen UI yang selalu menyuarakan kepentingan kiubu Jokowi ini mengakui kalau peran partai politik yang berkoalisi turut berjasa memenangkan pasangan Jokowi-JK, tetapi itu tidak berarti elite partai yang bermasalah korupsi boleh menjadi menteri.
“Secara moral, mereka sudah gagal. Mereka miskin integritas. Masih banyak kader bagus dalam partai koalisi yang layak menjadi menteri,” paparnya.
Boni melihat, pimpinan partai yang menjabat dalam pemerintahan SBY – Boediono banyak berharap masuk dalam pemerintahan Jokowi-JK, dan hal itu kata dia harus juga dilihat rekam jejaknya.
“Mereka yang korup, meski masih bebas dari KPK, harus disingkirkan supaya tidak menodai kemuliaan cita-cita perubahan di pemerintahan Jokowi-JK,” tandasnya. []
