JAKARTA, WB – Pasca keputusan Menkum HAM yang mengakui keabsahan pengurus DPP Golkar Agung Laksono, membuat sejumlah pengurus DPD dan DPW ikut daerah ikut `lompat`.
Aburizal BAkrie sendiri (Ical) sebenarnya sudah mencoba menahan para pendukungnya agar tidak kabur. Misalnya kubu Ical telah melaporkan gugatan baru terhadap Munas Ancol dan tim penyelamat Golkar yang kini duduk di kursi empuk pimpinan Golkar yang dipimpin Agung Laksono.
Hal lainnya adalah kubu Ical jug akan mem-PTUN SK Menkum HAM jika nantinya pemerintah benar-benar mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol.
“Menkum HAM telah mengeluarkan surat untuk mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol, ya kita kader pasti taat pada yang legitimate memiliki kekuatan hukum,” Wakil Ketua MPR RI Golkar Mahyuddin, Kamis (12/3/2015).
Mahyudin yang ikut dalam gelaran Munas Bali meyakini keputusan tersebut telah dibuat sesuai ketentuan dan tak ada intervensi atau kepentingan politis.
“Saya tak bisa katakan ada intervensi, tapi kita bicara fakta saja bahwa faktanya surat Menkum itu keluar. Saya tidak bisa mengatakan apakah ada intervensi atau tidak,” ujarnya.[]