JAKARTA, WB – Analis Politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad mengatakan, sudah belasan tahun pesta demokrasi di Indonesia berjalan dengan berbagai hiruk-pikuknya, justru hasilnya tidak ada yang mensejahterakan masyarakat, dan sebaliknya hanya para elite politiknya saja yang makmur.
“Semua hasil amandemen sampai hari adalah golongan elite saja yang diuntungkan, dan yang dirugikan cuma rakyat kecil,” beber Herdi, dalam diskusi politik yang dihelat HMI bertajuk ” Adakah Jalan Keluar Konflik Koalisi Prabowo VS Koalisi Jokowi”, di bilangan Cikini, Jumat (26/9/2014).
Salah satu hasil yang merugikan rakyat, kata Herdi, adalah hasil rancangan yang ada dari UU Pilkada yang sudah ditetapkan oleh DPR. Hasil itu kata Herdi akan menurunkan dukungan terhadap koalisi Jokowi, pasalnya kursi pasukan koalisi Merah Putih memiliki basis yang cukup banyak.
“Pertanyaanya adalah, apakah akan ada jaminan kedepan Pilkada akan lebih baik berjalan dan tujuannya demi kemaslahatan umat ? Yang saya liat tidak ada,” ujar Herdi.
Saat ini Herdi melihat konflik yang terjadi diantara dua koalisi ini jelas terasa kian memanas. Apalagi nanti jika ada kebijakan Jokowi nantinya, dan itu berkaitan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hal itu tentunya akan menuai banyak pro-kontra.
“Saya harap dipemerintahan Jokowi dalam seratus hari tidak ada kenaikan harga bbm, hal itu untuk mencegah turunnya dukungan rakyat kepada dirinya. Karena koalisi merah putih sebagai pengontrol jelas akan mengekang dia,” papar Herdi.
Sementara itu dilokasi yang sama, Pemerhati politik dari IPI, Karyono Wibowo menuding kalau hasil pengesahan RUU Pilkada oleh DPR hanyalah omong kosong. Menurutnya, hasil pengesahan itu bukanlah untuk rakyat tetapi untuk kepentingan para elit.
“Ada pertarungan kepentingan politik kedepan. Jadi mereka kembali memilih balik pemilukada ke DPRD. Ini kan munafik,” tandas Karyono. []
