JAKARTA, WB – Bendahara Umum DPP Golkar, Kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo meminta semua kader tenang menyikapi pernyataan ketua KPU yang tidak akan mengikutkan partai yang berkonflik dalam pilkada serentak.
“Walaupun kita belum tahu akhir penzaliman pemerintah ini, atas keabsahan dua parpol baik terhadap Golkar maupun PPP,” ujar politisi yang kerap disapa Bamsoet itu, Sabtu (18/4/2015).
Bamsoet mendesak seluruh kader tidak panik dan menunggu perkembangan keputusan pengadilan sampai batas waktu pendaftaran.
“Belanda masih jauh kok. Kisruh ini kan memang yang dikehendaki pemerintah lewat intervensi yang dilakukan Menkum HAM,” tuding Bamsoet.
Dia juga menambahkan, Golkar saat ini memang sengaja dipecah. Pasca Munas Bali yang sah, lalu pihak yang sengaja memecah Golkar, melakukan Munas di Ancol.
“Diciptakanlah ketua umum boneka di Golkar, meski lahir dari munas abal-abal (kasus Golkar). Serta diciptakan dan dikukuhkanlah ketua umum yang lain meski PTUN telah memenangkan salah satu pihak,” jelasnya.
Bamsoet juga mengatakan, kalau pemerintah tidak memiliki kepentingan, harusnya ikuti aturan yang sudah ada dalam UU Partai Politik. Dia menyebut, dalam Pasal 32 dan 33, pertikaian internal partai tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai (pasal 32) maka diselesaikan melalui pengadilan yang waktunya maksimal 60 hari di Pengadilan Negeri dan maksimal 30 hari di MA.
“Baru setelah itu pemerintah memberikan pengesahan terhadap pihak yang menang dalam pengadilan negeri hingga MA. Tidak sulit kan,” tutupnya.[]