JAKARTA, WB – Sidang Paripurna DPR yang membahas, mengenai pemilihan ketua komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih menemui kebuntuan. Pasalnya, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum juga menyerahkan susunan anggota komisi dan AKD.
Anggota DPR, RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menghendaki agar pembagian pimpinan komisi dan AKD dilakukan secara merata dan adil. Sebagai partai pemenang pemilu dan sekaligus pimpinan dari KIH di DPR, Aria hanya meminta jatah 16 jatah kursi pimpinan.
“Kalau dihitung, KIH plus PPP proporsional itu kan dapatnya enam pimpinan komisi dan badan, serta 25 wakil ketua. Itu proporsional murni sesuai perolehan suara,”ujarnya, Kamis (22/10/2014).
Hal itu menurutnya sesuai proporsi perolehan suara dalam Pileg, seperti yang dilakukan pada 2009 lalu. Namun, apabila keinginan dari KIH untuk diakomodir oleh pimpinan dan juga KMP, Aria mengatakan, lebih baik tidak usah ada pembagian.
“Golkar tawarkan enam kursi pimpinan, gila. Enam dari 47 pimpinan, saya tawar minimal 16 (pimpinan). Kalau nggak bisa ya nggak usah semua,” terangnya.
Aria sendiri sebenarnya tidak mempersoalkan, tidak mempersoalkan 16 pimpinan itu, mau ditaro sebagai ketua ataupun wakil ketua. Yang pasti, KIH, ingin ada kebijaksanaan dari KMP untuk saling berbagi pimpinan.
“Masa mereka sudah semakin kencangnya, bagi-bagi tidak bisa. Kalau kaya gini mari kenceng-kencengan. Saya juga bisa mencabut menteri tidak hadir lho, untuk tidak datang rapat komisi lho,” tutupnya. []
