WARTABUANA – Munculnya beberapa politisi yang mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan Pandemi Covid-19, bagi politisi Partai Golkar Anthon Sihombing hanyalah ulah orang-orang yang sedang cari panggung menuju Pilpres 2024.
Anthon Sihombing, Ketua Depinas SOKSI Bidang Pendidikan Politik Kader Bangsa ini mencermati banyaknya orang latah ikutan mengkritik secara terbuka Presiden Joko Widodo Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menko Perindustrian Airlangga Hartarto dan beberapa menteri lainnya.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar itu sangat yakin tujuannya mereka hanya untuk mencuri perhatian dalam rangka meraih simpati masyarakat untuk Pilpres tahun 2024 mendatang. “Bagi saya, kritik itu kurang beretika dan topiknya kurang tepat,” kata Anthon Sihombing, Jumat (06/08/3021).
Pemerintah saat ini menurut Anthon Sihombing, sudah bekerja dan berupaya seoptimal mungkin menangani Pandemi Covid-19. Namun anehnya, masalah Pandemi Covid-19 sudah berlangsung 18 bulan, tapi baru sekarang di dikritik. “Kenapa tidak dari dulu,” tegasnya.
Lebih jauh Anthon Sihombing memaparkan, Indonesia dan banyak negara di dunia saat ini berada dalam keprihatinan, sudah seharusnya para politisi mampu menciptakan suasana sejuk. “Kalau mau mengkritik boleh secara langsung, tidak perlu di ekspos ke publik,” pintanya.
Ketua Umum IMO Watch (Internasional Maritime And Ocean Watch) ini menghimbau semua pihak, termasuk politisi agar ikut berperan mengamankan apa pun kebijakan pemerintah dalam menangani pendemi ini.
“Perlu dibangun kebersamaan dan sinergi, sehingga permasalahannya bisa cepat teratasi. Tugas kita sekarang adalah mendukung kebijakan pemerintah, dan mematuhi PPKM yang kini memasuki level 4,” tutur Ketua Umum Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia ini.
Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani kerap melontarkan kritik atas kebijakan pemerintah menangani pandemi Corona. Menyusul Puan, dua legislator PDIP Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu juga mengkritik pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Kritik Puan Maharani terkait penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah salah satunya perihal aturan makan 20 menit. Puan khawatir aturan makan 20 menit hanya akan menjadi lelucon.
Sementara itu, Effendi Simbolon, menyalahkan Presiden Jokowi yang dinilai tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Anggota Komisi I DPR ini merespons pernyataan pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.
Dalam kesempatan berbeda, Masinton Pasaribu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, menyoroti kinerja para pembantu Jokowi yang bertindak secara seremonial dan cenderung menyepelekan COVID-19.
Dia menyoroti salah satu pernyataan Luhut yang sempat menyebut Corona terkendali tapi keesokannya justru terjadi lonjakan kasus.
“Cara berpikir dan bertindak seremoni itu yang sampai saat ini menjadi trademark kebanyakan para pejabat kita. Serta menggampangkan masalah, hari ini bilang terkendali, eh besok lusanya malah terjadi lonjakan kasus COVID secara drastis di Jakarta dan Pulau Jawa,” kata Masinton.[]
