JAKARTA, WB – Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2017 di Indonesia yang mencapai 27,77 juta orang atau sekitar 10,64 persen. Jumlah ini bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan dengan September 2016 yang hanya 27,76 juta orang atau sekitar 10,70 persen.
Melihat data ini, Presiden Joko Widodo meminta kementerian untuk meningkatkan koordinasi dan melakukan sesuatu untuk menekan angka kemiskinan. Presiden meminta Menteri Koordinator (Menko) untuk mengkoordinasi hal seperti ini.
“Ini sebetulnya urusan koordinasi saja, sehingga jangan sampai saat pembagian Rastra (Beras Sejahtera)-nya ternyata lambat, pas saat itu dilakukan survei. “Masalah itu saja sebetulnya, bukan masalah yang lain-lain yang fundamental,” ujar Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Presiden meyakini jika pelaksanaan survei berbarengan dengan pembagian beras sejahtera (Rastra) maka angka kemiskinan akan turun. “Hanya masalah keterlambatan Rastra itu sampai ke rumah tangga sasaran. Kalau kemarin sinkron enggak akan. Ini tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini,” tuturnya.
Merespons kondisi itu, presiden menginstruksikan BPS dan para menteri koordinator saling berkoordinasi jelang survei.
“BPS kalau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan survei itu, semua kementerian harus ngerti. Saya minta Menko mengoordinasikan hal-hal seperti ini,” ujar Jokowi. []
