JAKARTA, WB – Sampai hari ini, ternyata masih ada anggota DPRD DKI yang belum melaporkan hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Padahal laporan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pejabat negara.
Adanya sejumlah anggota DPRD yang belum melaporkan kekayaanya, menuai sindiran dari gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“DPRD tuh lapor dulu deh harta kekayaannya. Jangan naik Range Rover, Lamborghini tapi NPWP aja kagak punya. Selama ini nuduh saya KKN, CSR Ahok Center dari 2013 lah ,” sindir Ahok di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).
Terkait Alokasi anggaran, Ahok menyebut dirinya memang mengalokasikan Rp 3 miliar dalam RAPBD 2015 untuk masing-masing walikota. Alokasi itu kata Ahok, untuk biaya operasional walikota dan membayar upah pekerja harian lepas (PHL).
“Sekarang dikritik biaya operasionalnya walikota Rp 3 miliar. Segitu mah nggak bisa beli Range Rover apalagi Lamborghini. Rp 3 miliar di walikota itu untuk pekerja harian lepas (PHL) karena kita nggak mau lagi pakai outsourcing. Dulu keamanan tukang kan pakai outsourcing, orang digaji dibawah UMP,” paparnya.[]
