WARTABUANA – Keputusan Inggris untuk menambah persenjataan nuklirnya tidak konsisten dengan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT), demikian dikatakan juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (18/3).
Sikap ini lebih keras dibanding apa yang diungkapkan PBB sebelumnya pada pekan ini, ketika Stephane Dujarric, kepala juru bicara untuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan atas pengumuman London pada Selasa (16/3).
“Di saat Inggris terus mendukung tujuan mewujudkan dunia yang bebas senjata nuklir dan berbagai upaya untuk mencapainya, PBB merasa pengumuman ini tidaklah konsisten dengan komitmen pelucutan senjata yang diambil oleh semua negara bersenjata nuklir,” kata Dujarric.
Pengumuman ini juga tidak sejalan dengan komitmen di bawah hasil konsensus dari Konferensi Peninjauan NPT 2010, lanjutnya. Kesepakatan itu bertujuan untuk “melakukan upaya lebih lanjut guna mengurangi dan pada akhirnya menghapus semua jenis senjata nuklir” serta “dengan cepat mengupayakan pengurangan pasokan segala jenis senjata nuklir secara keseluruhan di dunia.”
Pada Selasa, Dujarric mengatakan bahwa PBB sedang mempelajari laporan Inggris. Pada Rabu (17/3), dia menyampaikan keprihatinan PBB, mengatakan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan kewajiban Inggris berdasarkan Pasal VI NPT.
“Hal ini dapat berdampak buruk terhadap stabilitas global dan upaya mewujudkan dunia yang bebas senjata nuklir. Di saat risiko senjata nuklir lebih tinggi daripada sebelumnya sejak Perang Dingin, investasi dalam pelucutan dan kontrol senjata merupakan cara terbaik untuk memperkuat stabilitas dan mengurangi bahaya nuklir,” kata Dujarric pada Rabu.
Pemerintah Inggris pada Selasa mengumumkan rencananya menambah hulu ledak nuklir menjadi tidak lebih dari 260, membatalkan kebijakan sebelumnya mengurangi batas persediaan hulu ledak nuklir secara keseluruhan menjadi tidak lebih dari 180 hingga pertengahan 2020-an. [Xinhua]