LHASA – Daerah Otonom Tibet memperingati 70 tahun pembebasan damai pada tahun ini, sebuah momen kemenangan bagi sistem dan pemerintahannya yang menyampaikan pesan kuat kepada politisi Barat yang gagal mengakui kemajuan besar daerah tersebut.
Pada 1951, Perjanjian Pemerintah Rakyat Pusat dan Pemerintah Daerah Tibet tentang Langkah Pembebasan Damai Tibet, yang dikenal dengan Perjanjian 17 Pasal secara resmi memproklamirkan pembebasan damai Tibet. Pembebasan itu, bersamaan dengan reformasi demokrasi penting pada 1959, telah membantu Tibet melupakan masa lalunya yang regresif, otokratis, dan terisolasi untuk merangkul kesejahteraan dan masa depan yang terbuka. Kini, hampir 3,65 juta orang tinggal di daerah itu, naik 21,52 persen dari 2010. Lebih dari 86 persen populasinya adalah warga Tibet.
Angka harapan hidup rata-rata di Tibet meningkat dari 35,5 tahun pada 1951 menjadi 71,1 tahun pada 2019. Daerah itu memiliki lebih dari 1.700 situs untuk kegiatan umat Buddha Tibet dengan 46.000 biksu dan biksuni. Dalam upaya melestarikan budaya tradisional Tibet, pemerintah pusat dan daerah telah menginvestasikan lebih dari 5 miliar yuan (1 yuan = Rp2.217) untuk renovasi peninggalan budaya. Opera Tibet, Gesar, pemandian pengobatan Lum Sowa Rigpa telah masuk dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Setelah memberantas kemiskinan absolut, Tibet kini dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi dengan infrastruktur modern.
Pencapaian-pencapaian Tibet seharusnya cukup untuk mendorong individu-individu tertentu di Barat melepaskan keyakinan mereka pada mitos Shangri-La, yang mengidealkan pemerintahan teokratis abadi serta dunia spiritual, dan melihat perkembangan modern apa pun sebagai hal yang layak untuk dikritik. Selama 70 tahun terakhir, meninggalkan zaman kegelapan, Tibet telah menggantikan sistem perbudakan feodal yang kejam dengan sistem sosialis, menjalankan otonomi etnis regional, serta menerapkan reformasi dan keterbukaan bersama seluruh bangsa.
Sebagai daerah yang menempati posisi penting dalam paradigma keamanan negara, Tibet mendapat perhatian yang signifikan dari otoritas pusat, dan bantuan besar dari provinsi lain untuk mendorong pembangunannya. Anggaran pusat telah mendanai proyek-proyek infrastruktur utama di daerah tersebut, termasuk kereta api dan bandara. Demi menjaga stabilitas jangka panjang dan mempertahankan pembangunan, Tibet dengan gigih menentang rencana pemisahan diri. Dalai Lama ke-14 dan para pengikutnya, yang didukung oleh kekuatan Barat anti-China, selama bertahun-tahun terus berupaya mempromosikan “kemerdekaan Tibet” dengan memprovokasi insiden yang membahayakan perdamaian dan stabilitas di Tibet.
Oknum-oknum politik buangan ini, serta politisi dan organisasi Barat tertentu, telah meluncurkan kampanye informasi menyesatkan yang menargetkan Tibet. Mereka menyebut pembebasan sebagai “penindasan” dan merendahkan kebijakan China di daerah itu. Pernyataan mereka tentang “penghancuran budaya” dan “genosida” tidak membawa sedikit pun kebenaran. Tuduhan mereka yang berulang kali terkait masalah etnis, agama, demokrasi, dan hak asasi manusia sebenarnya didorong oleh gagasan “kemerdekaan Tibet” untuk mencampuri urusan dalam negeri China.
Narasi tentang Tibet ini mencerminkan ketidaktahuan atau pemikiran hegemonistik terkait agresi imperialis di daerah tersebut pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sejak 1980-an, kekuatan Barat telah memainkan peran aktif dalam terjadinya kerusuhan di Tibet. China, dengan tekad kuatnya untuk menjaga kedaulatan nasional dan persatuan etnis, tidak akan pernah membiarkan upaya campur tangan mencoba memainkan “kartu Tibet” untuk membalikkan keadaan. Dan setiap upaya pemisahan diri, yang bertentangan dengan sejarah dan kehendak bersama dari berbagai kelompok etnis di daerah tersebut dan seluruh negeri, pasti akan gagal.
Di bawah kepemimpinan Partai Komunis China, masyarakat di Tibet kini menjalani kehidupan yang cukup sejahtera, yang tidak terbayangkan sebelum pembebasan damai di daerah itu. Mereka yakin untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah melalui persatuan, dorongan modernisasi, dan dukungan berkelanjutan dari otoritas pusat. [Xinhua]
