JENEWA – China pada Senin (28/6) mendesak Jepang untuk menangani masalah “wanita penghibur” (comfort women), sebuah isu yang tersisa dari sejarah, dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab dalam sidang ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang berlangsung.
China juga mendesak Jepang untuk secara jujur menghadapi dan merenungkan sejarah agresinya, berhenti menyangkal dan mempercantik bagian dari sejarah itu, serta mematuhi kewajiban hak asasi manusia internasionalnya.
Berbicara pada Dialog Interaktif dengan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Jiang Duan, Menteri Misi China untuk PBB di Jenewa, mengatakan bahwa masalah “wanita penghibur” adalah fakta sejarah tak terbantahkan yang tidak dapat disangkal.
Selama Dialog Interaktif pada Senin itu, Dubravka Simonovic, Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan, mengatakan laporan tematiknya adalah tentang pemerkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sistematis, dan meluas, dengan fokus pada tanggung jawab negara untuk mencegahnya, dan mengubah budaya pemerkosaan, budaya impunitas bagi pelaku, serta stigmatisasi dan kurangnya akses keadilan bagi para korban.
Pelapor Khusus juga menyebutkan dalam laporannya bahwa selama Perang Dunia II, tentara Jepang melakukan pemerkosaan massal di Nanjing, China, dan merekrut secara paksa “wanita penghibur” di banyak negara.
“Namun, hingga hari ini, banyak orang di Jepang yang berusaha menyangkal kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh agresor militer Jepang, termasuk Pembantaian Nanjing dan perekrutan paksa ‘wanita penghibur’, sebagai upaya untuk menyangkal dan bahkan mempercantik sejarah agresi,” kata Jiang.
“Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia di negara-negara korban dan pasti akan dikutuk oleh keadilan dan hati nurani,” imbuhnya.
Dalam Dialog Interaktif pada Senin itu, perwakilan Korea Selatan (Korsel) juga menyatakan keprihatinannya atas masalah “wanita penghibur”, mengatakan bahwa stigmatisasi terhadap para korban dan membiarkan para pelaku tidak dihukum akan kembali merugikan para korban dan memperburuk penderitaan mereka. [Xinhua]